PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Fenomena antrean panjang kendaraan mewarnai hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya. Kondisi ini memantik keprihatinan serius dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Nookhalis Ridha, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengurai persoalan tersebut.
“Pertama, tentu kita sangat prihatin. Kami mengimbau masyarakat tetap menjaga situasi kondusif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Ridha dalam keterangannya, Jumat (8/5/26).
Sebagai tindak lanjut, Ridha mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya untuk mengambil langkah-langkah komprehensif. Ia menyadari masalah distribusi ini tidak bisa diselesaikan sepihak. Pemko Palangka Raya diminta lebih intens berkomunikasi dengan pihak Pertamina.
“Perlu dipastikan, apakah antrean ini terjadi memang karena kuota BBM yang dikurangi, atau seperti apa kondisinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, legislator ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan. Mengingat kedudukan Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi, masalah ini butuh penanganan bersama.
“Ini perlu menjadi sorotan. Tidak hanya pemerintah kota, tetapi pemerintah provinsi juga harus mengambil peran untuk mengurai dan menghilangkan antrean BBM ini,” tegas Ridha.
Di sisi lain, Ridha kembali mengingatkan masyarakat agar tidak merespons kelangkaan ini dengan panic buying yang justru memperburuk keadaan.
“Insyaallah keadaan ini akan membaik. Jangan panik, jangan menimbun BBM,” imbaunya.
Ia pun meminta warga untuk tetap beraktivitas normal.
“Jalankan kehidupan sebagaimana mestinya, sehingga keadaan tidak semakin gelisah dan tensi tidak semakin tinggi,” pungkasnya. (her)
