PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Johansyah, menegaskan pentingnya musyawarah serta persetujuan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan di tingkat desa, Jum’at, (27/3).
Menurutnya, musyawarah desa tidak hanya membahas pembangunan infrastruktur, tetapi juga berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Musyawarah desa bukan sekadar formalitas, melainkan wadah untuk menyerap aspirasi dan menyepakati arah pembangunan bersama,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penggunaan Dana Desa harus melalui kesepakatan bersama dan tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh perangkat desa.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Johansyah juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, terutama di era keterbukaan informasi publik saat ini.
Ia meminta agar setiap penggunaan anggaran dilengkapi dengan perincian yang jelas serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat berhak mengetahui berapa besar dana desa dan digunakan untuk apa saja. Semua harus terbuka,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pengelolaan dana dan aset desa tidak lepas dari pengawasan berbagai pihak, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), wartawan, LSM, dan unsur pemangku kepentingan lainnya.
“Tidak ada alasan untuk menghindari pemeriksaan. Semua akan dimintai keterangan. Karena itu, kejujuran dan keterbukaan harus menjadi prioritas,” katanya.
Melalui hal tersebut Johansyah berharap pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab, sehingga pembangunan desa dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
“Kita harus bekerja sama untuk mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.(pan)
