PURUK CAHU, PROKALTENG.CO – Fraksi Nasdem DPRD Murung Raya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras Pemkab Mura dalam penggelolaan APBD tahun 2020. Bahwa hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalteng terhadap laporan keuangan tahun 2020 Pemkab Mura mendapat hasil Opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Terkait pertanggungjawaban yang dimaksud fraksi Nasdem memberikan masukan dan saran yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Nasdem Maria Hetty. "Kami mendorong semua pihak yang berkompeten agar pemerintah daerah kabupaten Murung Raya bisa memenuhi kriteria lainnya yang menjadi syarat untuk memperoleh dana insentif daerah," kata Maria Hetty, Jumat (23/7).
Hal ini, kata Maria mengingat pemerintah daerah kabupaten Murung Raya sejak tahun 2016 berturut-turut hingga sampai sekarang mendapat opini WTP. Dalam memberikan sumbang saran serta pikiran dalam upaya penyempurnaan Raperda dimaksud ke depan, perlu ditingkatkan penguatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha sebagai dampak dari wabah Covid-19.
"Maka untuk ini mengharapkan OPD teknis agar bisa memfasilitasi UMKM yang ada di kabupaten Murung Raya, agar usahanya dapat bangkit serta mampu menyerap tenaga kerja," kata Maria.
Selain itu, mereka juga menyarankan kedepannya pemerintah daerah untuk mendorong rumah sakit umum daerah kabupaten Murung Raya menjadi BLUD atau Badan layanan Umum daerah yang mandiri dari segi finansial dan tidak tergantung dari dana APBD.
Pihaknya juga meminta kedepan perlunya adanya terobosan baru dalam upaya meningkatkan PAD, maka dengan ini minta kepada OPD agar penghasilan PAD secara periodik untuk melakukan evaluasi, verifikasi dan validasi data objek pajak atau retribusi. Karena hal itu merupakan indikator untuk mencapai target PAD secara maksimal.
PURUK CAHU, PROKALTENG.CO – Fraksi Nasdem DPRD Murung Raya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras Pemkab Mura dalam penggelolaan APBD tahun 2020. Bahwa hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalteng terhadap laporan keuangan tahun 2020 Pemkab Mura mendapat hasil Opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Terkait pertanggungjawaban yang dimaksud fraksi Nasdem memberikan masukan dan saran yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Nasdem Maria Hetty. "Kami mendorong semua pihak yang berkompeten agar pemerintah daerah kabupaten Murung Raya bisa memenuhi kriteria lainnya yang menjadi syarat untuk memperoleh dana insentif daerah," kata Maria Hetty, Jumat (23/7).
Hal ini, kata Maria mengingat pemerintah daerah kabupaten Murung Raya sejak tahun 2016 berturut-turut hingga sampai sekarang mendapat opini WTP. Dalam memberikan sumbang saran serta pikiran dalam upaya penyempurnaan Raperda dimaksud ke depan, perlu ditingkatkan penguatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha sebagai dampak dari wabah Covid-19.
"Maka untuk ini mengharapkan OPD teknis agar bisa memfasilitasi UMKM yang ada di kabupaten Murung Raya, agar usahanya dapat bangkit serta mampu menyerap tenaga kerja," kata Maria.
Selain itu, mereka juga menyarankan kedepannya pemerintah daerah untuk mendorong rumah sakit umum daerah kabupaten Murung Raya menjadi BLUD atau Badan layanan Umum daerah yang mandiri dari segi finansial dan tidak tergantung dari dana APBD.
Pihaknya juga meminta kedepan perlunya adanya terobosan baru dalam upaya meningkatkan PAD, maka dengan ini minta kepada OPD agar penghasilan PAD secara periodik untuk melakukan evaluasi, verifikasi dan validasi data objek pajak atau retribusi. Karena hal itu merupakan indikator untuk mencapai target PAD secara maksimal.
