Soal PTM, Semua Sekolah Harus Patuhi Instruksi Gubernur Maupun Bupati

SAMPIT, PROKALTENG.CO- Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah sangat mendukung kebijakan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi yang menunda pembelajaran tatap muka (PTM) di daerah ini. Karena kasus Covid-19 dalam satu minggu terakhir terjadi peningkatan cukup tinggi.

“Kami sangat mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait PTM tersebut. Karena kasus Covid- 19 terus meningkat dan angka kamatian juga terus bertambah,” kata Riskon, Senin (12/7).

Dia menegaskan kepada seluruh sekolah di Kotim untuk mematuhi instruksi pemerintah daerah, agar tidak main-main memerintahkan peserta didik melakukan pembelajaran tatap muka. Karena ini sudah ada instruksi bupati maupun gubernur.

“Kami minta semua sekolah harus mematuhi instruksi tersebut. Jangan main-main dengan instruksi bupati maupun gubernur itu. Kalau emang ada yang tidak mematuhi instruksi tersebut, tim gugus tugas bisa memberikan teguran terhadap sekolah tersebut agar tidak melakukan PTM,” tegasnya.

Politikus muda Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah sudah menyatakan menunda pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru 2021/2022. Karena situasi Covid-19 saat ini menjadi pertimbangan utama. Karena keselamatan dan kesehatan, baik murid ataupun guru harus diprioritaskan.

“Walaupun banyak pihak yang menginginkan PTM, terutama orang tua murid, tetapi karena ada instruksi tersebut, jadi suka tidak suka dan mau tidak mau ikuti arahan pemerintah saja,” ungkapnya.

Untuk diketahui, keputusan penundaan PTM di sekolah pada tahun ajaran baru ini merujuk pada surat edaran gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) yang ditujukan kepada bupati dan wali kota terkait situasi pandemi Covid- 19 yang kembali meningkat. Penundaan PTM tersebut terhitung 12 Juli hingga 24 Juli2021.

SAMPIT, PROKALTENG.CO- Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah sangat mendukung kebijakan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi yang menunda pembelajaran tatap muka (PTM) di daerah ini. Karena kasus Covid-19 dalam satu minggu terakhir terjadi peningkatan cukup tinggi.

“Kami sangat mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait PTM tersebut. Karena kasus Covid- 19 terus meningkat dan angka kamatian juga terus bertambah,” kata Riskon, Senin (12/7).

Dia menegaskan kepada seluruh sekolah di Kotim untuk mematuhi instruksi pemerintah daerah, agar tidak main-main memerintahkan peserta didik melakukan pembelajaran tatap muka. Karena ini sudah ada instruksi bupati maupun gubernur.

“Kami minta semua sekolah harus mematuhi instruksi tersebut. Jangan main-main dengan instruksi bupati maupun gubernur itu. Kalau emang ada yang tidak mematuhi instruksi tersebut, tim gugus tugas bisa memberikan teguran terhadap sekolah tersebut agar tidak melakukan PTM,” tegasnya.

Politikus muda Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah sudah menyatakan menunda pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru 2021/2022. Karena situasi Covid-19 saat ini menjadi pertimbangan utama. Karena keselamatan dan kesehatan, baik murid ataupun guru harus diprioritaskan.

“Walaupun banyak pihak yang menginginkan PTM, terutama orang tua murid, tetapi karena ada instruksi tersebut, jadi suka tidak suka dan mau tidak mau ikuti arahan pemerintah saja,” ungkapnya.

Untuk diketahui, keputusan penundaan PTM di sekolah pada tahun ajaran baru ini merujuk pada surat edaran gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) yang ditujukan kepada bupati dan wali kota terkait situasi pandemi Covid- 19 yang kembali meningkat. Penundaan PTM tersebut terhitung 12 Juli hingga 24 Juli2021.