KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Mas (Gumas) berharap kepala desa (Kades), Pj Kades dan perangkat desa di daerah ini agar menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) yang tinggal beberapa hari lagi.
Peran Kades dan pj kades sangat penting dalam menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024 terutama mengajak warganya untuk melakukan pencoblosan pada saat pelaksaan Pemilu sesuai hati nurani.
“Jadi, saya harap pj kades ikut menyukseskan pelaksanaan pemilu di desa tempat yang bersangkutan bertugas. Bukan hanya pj kades, namun juga kades dan lurah,” kata anggota DPRD Gumas Nomi Aprilia dilansir dari palangkaekspres.
Nomi mengungkapkan kades, pj kades, dan lurah harus ikut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024, utamanya di desa atau kelurahan tempat mereka bertugas.
Caranya dengan turut mendukung tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta jajaran penyelenggara ad hoc berbagai tingkatan.
Selain itu, kades dan pj kades serta lurah juga berperan untuk mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilih pada hari H nanti di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni pada 14 Februari 2024.
Namun Kades atau Pj Kades beserta perangkat desa dilarang keras mengarahkan warga untuk memilih salah satu calon presiden dan wakil presiden atau mengarahkan untuk memilih salah satu calon anggota dewan tertentu.
“Yang harus diingat, kades, Pj kades dan lurah hanya mengajak menggunakan hak pilih, bukan mengarahkan memilih salah satu peserta pemilu. Jadi netralitas harus tetap terjaga,” tegas Nomi.
Dia pun berharap pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di kabupaten bermoto ‘Habangkalan Penyang Karuhei Tatau’ bisa berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil.
Seperti diketahui Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dalam Pemilu tersebut masyarakat yang memiliki hak pilih akan memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, memilih calon anggota DPRD Kota/kabupaten, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPR RI serta memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). (to/kpg)