BUNTOK, PROKALTENG.CO– Untuk memastikan bantuan sosial (Bansos) sampai di tangan orang yang benar-benar membutuhkan, Anggota DPRD Barsel, H Zainal Khairudin turun langsung untuk melihat penyalurannya di Kecamatan Gunung Bintang Awai (GBA).
"Kita turun langsung dan ini adalah upaya kami sebagai wakil ralyat agar bansos tepat sasaran dan data bansos dapat di pertanggung jawabkan," ujarnya kepada Prokalteng.co, Senin (23/8) melalui pesan WA.
Selain pemantauan lanjutnya, pihaknya didampingi salah satu anggota DPRD lainnya, Rizki Astrya menyempatkan mengunjungi Desa Wangkur Baru eks transmigrasi, guna menyerap aspirasi warga setempat.
"Yang kita dapatkan masih keluhan berupa permasalahan infrastruktur, jaringan internet yang lelet yang mengalibatlan kegiatan belajar mengajar terganggu, bahkan kegiatan desa menjadi kurang lancar," terangnya.
Kemudian, kesulitan akses jalan yang rusak dan belum di aspal termasuk. Selain itu, pengurusan sertifikat tanah hak milik untuk warga desa sebagian tidak bisa di proses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” terangnya.
Dari keluhan masyarakat itu, pihaknya akan segera menindaklanjuti dan menyampaikan kepada pemerintah daerah melalui pihak terkait untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. “Usulan infrastruktur juga kita tanggapi melalui rapat badan anggaran perubahan nanti,” tutupnya.
BUNTOK, PROKALTENG.CO– Untuk memastikan bantuan sosial (Bansos) sampai di tangan orang yang benar-benar membutuhkan, Anggota DPRD Barsel, H Zainal Khairudin turun langsung untuk melihat penyalurannya di Kecamatan Gunung Bintang Awai (GBA).
"Kita turun langsung dan ini adalah upaya kami sebagai wakil ralyat agar bansos tepat sasaran dan data bansos dapat di pertanggung jawabkan," ujarnya kepada Prokalteng.co, Senin (23/8) melalui pesan WA.
Selain pemantauan lanjutnya, pihaknya didampingi salah satu anggota DPRD lainnya, Rizki Astrya menyempatkan mengunjungi Desa Wangkur Baru eks transmigrasi, guna menyerap aspirasi warga setempat.
"Yang kita dapatkan masih keluhan berupa permasalahan infrastruktur, jaringan internet yang lelet yang mengalibatlan kegiatan belajar mengajar terganggu, bahkan kegiatan desa menjadi kurang lancar," terangnya.
Kemudian, kesulitan akses jalan yang rusak dan belum di aspal termasuk. Selain itu, pengurusan sertifikat tanah hak milik untuk warga desa sebagian tidak bisa di proses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” terangnya.
Dari keluhan masyarakat itu, pihaknya akan segera menindaklanjuti dan menyampaikan kepada pemerintah daerah melalui pihak terkait untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. “Usulan infrastruktur juga kita tanggapi melalui rapat badan anggaran perubahan nanti,” tutupnya.
