BUNTOK, PROKALTENG.CO – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak tahun 2022 di Kabupaten Barito Selatan berpotensi terhambat, bahkan tertunda. Pasalnya, anggaran yang diperlukan untuk pesta demokrasi tingkat desa itu mengalami kekurang sekitar Rp786 juta.
Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Barsel dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD) Barsel, Jumat (3/6/2022).
“Dalam RDP tadi, memang pihak DSMPD mengakui adanya kekurangan anggaran sekitar Rp786 juta. Dan anggaran itu yang masih belum mereka dapatkan,” kata Ketua Komisi I DPRD Barsel, Jarliansyah usai RDP.
Terkait hal itu, menurut Jarliansyah, Kepala DSPMD juga menyatakan meminta waktu untuk mengkoordinasikan lagi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Penjabat Bupati Barsel, guna mencari solusinya.
Menyikapi kendala tersebut, Komisi I DPRD Barsel berharap agar bisa segera diperoleh solusi. Salah satunya melalui pergeseran anggaran.
Namun jika seandainya tidak memungkin adanya pergeseran anggaran untuk memenuhi kekurangan itu, sebut Jarliansyah, Komisi I menyarankan agar pelaksanaan Pilkades seretan tahun ini ditunda.
“Kalau memang tidak bisa atau tidak memungkinkan adanya pergeseran anggaran untuk memenuhi itu, kami dari Komisi I menyarankan sebaikany Pilkades serentak ditunda saja dulu dan dianggarkan pada tahun berikutnya,” sebut dia.
Jika Pilkades serentak harus ditunda, ujarnya, maka pemerintah daerah tinggal mengubah Peraturan Bupati yang menyatakan dan mengatur pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022.
BUNTOK, PROKALTENG.CO – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak tahun 2022 di Kabupaten Barito Selatan berpotensi terhambat, bahkan tertunda. Pasalnya, anggaran yang diperlukan untuk pesta demokrasi tingkat desa itu mengalami kekurang sekitar Rp786 juta.
Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Barsel dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD) Barsel, Jumat (3/6/2022).
“Dalam RDP tadi, memang pihak DSMPD mengakui adanya kekurangan anggaran sekitar Rp786 juta. Dan anggaran itu yang masih belum mereka dapatkan,” kata Ketua Komisi I DPRD Barsel, Jarliansyah usai RDP.
Terkait hal itu, menurut Jarliansyah, Kepala DSPMD juga menyatakan meminta waktu untuk mengkoordinasikan lagi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Penjabat Bupati Barsel, guna mencari solusinya.
Menyikapi kendala tersebut, Komisi I DPRD Barsel berharap agar bisa segera diperoleh solusi. Salah satunya melalui pergeseran anggaran.
Namun jika seandainya tidak memungkin adanya pergeseran anggaran untuk memenuhi kekurangan itu, sebut Jarliansyah, Komisi I menyarankan agar pelaksanaan Pilkades seretan tahun ini ditunda.
“Kalau memang tidak bisa atau tidak memungkinkan adanya pergeseran anggaran untuk memenuhi itu, kami dari Komisi I menyarankan sebaikany Pilkades serentak ditunda saja dulu dan dianggarkan pada tahun berikutnya,” sebut dia.
Jika Pilkades serentak harus ditunda, ujarnya, maka pemerintah daerah tinggal mengubah Peraturan Bupati yang menyatakan dan mengatur pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022.
