PROKALTENG.CO-Sepekan jelang Idul Fitri 2021, kasus harian positif Covid-19 mengalami kenaikan. Paling banyak ada di Sumatera. Berdasarkan data, ada enam provinsi di Sumatera dengan Bed Occupancy Ratio (BOR) lebih dari 50 persen per 8 Mei 2021.
Di antaranya Sumatera Utara (63,4), Riau (59,1), Kepulauan Riau (59,9), Sumatera Selatan (56,6), Jambi (56,2), Lampung (50,8). Sementara provinsi Kalimantan Barat mencapai 50,6 persen.
Itu disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto usai Rapat Terbatas Presiden Penanganan Pandemi Covid-19, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/5/2021).
“Sebagian besar provinsi di Sumatera mempunyai BOR tinggi, terutama tempat masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI),” ungkapnya.
Di sisi lain, BOR di RS Wisma Atlet Kemayoran sudah mencapai persentase cukup rendah yaitu 21,47 persen atau hanya terisi 1.287 tempat tidur (TT) dari kapasitas 5.994.
Airlangga menyebut, naiknya kasus harian ini lantaran mobilitas masyarakat cukup tinggi jelang Idul Fitri.
“Tren kenaikan kasus positif terjadi pada 7 hari terakhir di awal Mei 2021,” bebernya.
Sedangkan provinsi dengan mobilitas terendah untuk daerah yang mengandalkan pariwisata yakni Bali, D.I. Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.
Sebaliknya, tiga provinsi dengan mobilitas tertinggi yakni Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara.
Kenaikan tersebut, sebut Airlangga, terjadi di kelompok/sektor ritel (mall) dan toko bahan makanan.
“Khusus untuk Kepri, sebenarnya mobilitas rendah, tapi (daerah itu) menjadi tempat masuknya PMI (dari Malaysia),” jelasnya.
PPKM Diperpanjang sampai 31 Mei
Mobilitas penduduk di enam provinsi di Pulau Jawa juga mengalami kenaikan signifikan jelang Idul Fitri.
Penerapan protokol kesehatan (Prokes) 3 M juga telah diterapkan secara ketat, terutama di mall dan fasilitas umum lainnya yang kemungkinan didatangi masyarakat.
Untuk itu, PPKM Mikro akan diperpanjang mulai 18 s.d. 31 Mei 2021.
Cakupan wilayahnya tetap sama di 30 provinsi, dan jenis pembatasan kegiatan masyarakat juga masih tetap sama.
Penekanan pada evaluasi perkembangan kasus setelah Hari Raya (pasca mudik) dan pengetatan 3T.
“Pada PPKM Mikro tahap ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi kasus Covid-19 pada masa peniadaan mudik dan pasca mudik,” jelasnya.
Penanganan kedatangan PMI Untuk periode April-Mei 2021 yang habis masa perjanjian kerjanya diprediksi mencapai 49.682 orang.
“(Diprediksi) 24.215 PMI pada April dan 25.467 PMI pada Mei,” ungkap Menko Bidang Perekonomian ini.
Hal ini perlu diantisipasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. “Dengan karantina selama lima hari di daerah kedatangan dan dilakukan PCR-Test kepada masing-masing orang,” ujarnya.
Hasil testing sejauh ini, kasus positif Covid-19 cukup tinggi, sehingga perlu antisipasi kenaikan kasus di daerah pemasukan PMI.
Airlangga mengungkap, permasalahan di Sumatera Utara, Riau (Dumai), Kepualuan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat adalah terkait kebutuhan tempat untuk karantina dan perawatan bagi PMI yang positif.
“Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menambahkan kapasitas TT untuk menampung PMI (misalnya RS Pertamina Dumai dll),” ujar Airlangga.
Sesuai Instruksi Mendagri No. 10 Tahun 2021, pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh Pemda dengan Satgas Covid-19.
“Selain itu juga dikoordinasikan oleh Pangdam di masing-masing wilayah,” kata Airlangga.
Perkembangan Peniadaan Mudik
Airlangga membeberkan, setelah masuk ke masa pelarangan mudik, terjadi penurunan jumlah penumpang di semua moda transportasi rata-rata hingga lebih dari 61 persen.
Jumlah kendaraan harian yang keluar dari Jakarta juga turun hingga 33,1 persen.
“Penyekatan untuk pengetatan mobilitas dilakukan di 381 lokasi oleh Korlantas POlri ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/kota, terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik,” kata Airlangga.
Melalui Operasi Ketupat 2021, pemeriksaan kendaraan yang dilakukan sudah mencapai 113.694 kendaraan.
“Jumlah yang diputar balik 41.097 kendaraan, pelanggaran travel gelap 346 kendaraan,” ungkap Airlangga.
“Tetapi, mobilitas antar wilayah dalam aglomerasi tidak memerlukan surat bebas Covid dan surat izin perjalanan (SIKM),” sambungnya.
Sementara, kebijakan untuk tempat wisata yaitu untuk yang berada di zona merah dan oranye, dilarang untuk buka/operasi.
“Sedangkan di zona lain, diizinkan untuk buka/operasi dengan kapasitas maksimal 50% dan penerapan Prokes 3M secara ketat,” tandasnya.