PALANGKA
RAYA, KALTENGPO.CO
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memastikan mengawasi mahar politik jelang
pendaftaran calon kepala daerah. Itu dilakukan agar mahar politik yang semakin
besar sesuai dengan keluhan kepala daerah dan calon, tidak menggunakan uang
negara atau APBD.
“Gubernur pernah keluhkan tentang
mahalnya mahar politik dan begitu juga beberapa calon. Katanya, uang mahar
politik, sekarang sudah di atas puluhan miliar,” kata Koordinator KPK
Wilayah Kalteng Basuki Haryono saat melakukan pertemuan dengan Pengurus Kadin
Kalteng, kemarin.
Dia mengatakan, KPK tidak ingin terjadi
tindak pidana korupsi pada saat Pilkada. Sebab itu, KPK mengawasi penggunaan
APBD untuk kepentingan politik, salah satunya mahar politik.
“Kami terus berupaya mengingatkan agar
tindak pidana korupsi saat Pilkada ini tidak terjadi. Untuk mahar politik dan
money politik urusan ada di penyelenggaran. Kami KPK mengawasi penggunaan uang
negara jika disalahgunakan dalam politik, terutama untuk mahar politik pakai
uang negara. Ini yang kita cegah dan tindak jika terjadi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Kalteng Tugiyo
Wiratmodjo mengaku, korupsi sudah menjadi budaya yang sulit dihilangkan.
Terlebih dengan adanya pemilihan langsung kepala daerah, korupsi makin menjadi.
Dan pengusaha selalu dilibatkan dalam
persoalan ini, sehingga banyak kasus yang menyeret pengusaha korupsi. “300
lebih pengusaha yag tersangkut kasus korupsi itu sangat banyak. Dan memang
pengusaha selalu dalam lingkaran itu, karena birokrasi yang masih belum
memadai,” ujarnya.
Dia mengatakan, dalam hal mahar politik
pengusaha juga terlibat dan dilibatkan. Itu dilakukan dengan berbagai macam
janji, mulai dari permudahan perizinan dan sebagainya.
“Tingginya mahar politik terjadi karena
pemilihan langsung kepala daerah. Biaya politik yabg ditimbulkan sangat besar,
mauli dari parpol, biaya kampanye dan lainnya. Dan pengusaha disini juga akan
terlibat atau dilibatkan, karena akan menyangkut pengembangan usaha
kedepan,” ungkapnya.
Menurut Tugiyo, terkait dengan perizinan dan
pekerjaan, jika tidak cocok dengan pimpinan nomor satu maka itu akan
sulit. “Kalau kita bersebarangan selama Pilkada, maka dipersulit. Hal ini
membuat pengusaha diposisi yang sulit. Dan dengan adanya KPK, kita harap
korupsi dapat dicegah dan ditindak,” tegasnya.
Dia mamastikan Kadin
siap bersinergi dengan KPK untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di
Indonesia, khususnya di Kalteng. “Kita menyambut baik kedatangan KPK dan
kita siap bersinergi mencegah korupsi di Kalteng,” pungkasnya.