BEM UPR Tantang Calon Rektor Teken Pakta Integritas, UKT hingga Transparansi IPI Jadi Sorotan

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari delapan fakultas Universitas Palangka Raya (UPR) menggelar mimbar bebas dan dialog adu gagasan bersama para calon rektor di Aula Palangka, Kamis (6/8/2026). Dalam forum tersebut, mahasiswa meminta seluruh calon rektor menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjalankan kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa apabila terpilih memimpin UPR.

Pakta integritas itu disiapkan sebagai instrumen pengawasan terhadap kinerja rektor selama masa jabatan empat tahun. Dokumen tersebut juga akan menjadi dasar evaluasi mahasiswa, mulai dari 100 hari kerja pertama hingga evaluasi tahunan.

Ketua BEM FISIP UPR sekaligus Koordinator Mimbar Bebas, Yosafat Menteng, mengatakan kegiatan itu bertujuan memastikan kepentingan mahasiswa tetap menjadi prioritas siapa pun yang terpilih sebagai rektor.

Baca Juga :  Pikap vs Motor, Sopir Patah Tulang dan Pengendara Motor Pendarahan di Kepala

“Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan siapa pun rektor yang terpilih nanti tetap mengutamakan kepentingan mahasiswa,” ujar Yosafat di sela-sela dialog.

Menurutnya, draf pakta integritas tidak disusun secara sepihak. Seluruh poin dirumuskan berdasarkan hasil observasi, diskusi, dan aspirasi mahasiswa dari berbagai fakultas di UPR.

Salah satu poin utama yang diajukan ialah mendorong rektorat dan dekanat menyusun kebijakan yang tidak membebani mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan.

Dalam dialog tersebut, mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan yang selama ini dinilai belum terselesaikan. Mulai dari lambannya birokrasi kampus, besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap belum merata, hingga minimnya transparansi pengelolaan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

Electronic money exchangers listing
Baca Juga :  Pemprov dan OJK Kalteng Perkuat Sinergi Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat

“Mahasiswa datang ke sini untuk belajar. Proses itu tidak boleh diberatkan oleh sistem yang lambat atau kendala fasilitas,” tegasnya.

Yosafat menilai mahasiswa berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak karena telah memenuhi kewajiban membayar biaya kuliah.

“Ketika ditanya ke mana dana UKT dan IPI digunakan, jawabannya selalu untuk fasilitas. Namun, masih banyak mahasiswa yang belum merasakan manfaat dari biaya yang telah mereka bayarkan,” katanya.

Melalui penandatanganan pakta integritas tersebut, Aliansi BEM se-UPR berharap calon rektor yang terpilih benar-benar menjalankan komitmen yang telah disepakati. Mahasiswa juga menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan janji tersebut agar tata kelola kampus semakin transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan mahasiswa. (her)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari delapan fakultas Universitas Palangka Raya (UPR) menggelar mimbar bebas dan dialog adu gagasan bersama para calon rektor di Aula Palangka, Kamis (6/8/2026). Dalam forum tersebut, mahasiswa meminta seluruh calon rektor menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjalankan kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa apabila terpilih memimpin UPR.

Pakta integritas itu disiapkan sebagai instrumen pengawasan terhadap kinerja rektor selama masa jabatan empat tahun. Dokumen tersebut juga akan menjadi dasar evaluasi mahasiswa, mulai dari 100 hari kerja pertama hingga evaluasi tahunan.

Ketua BEM FISIP UPR sekaligus Koordinator Mimbar Bebas, Yosafat Menteng, mengatakan kegiatan itu bertujuan memastikan kepentingan mahasiswa tetap menjadi prioritas siapa pun yang terpilih sebagai rektor.

Electronic money exchangers listing
Baca Juga :  Pikap vs Motor, Sopir Patah Tulang dan Pengendara Motor Pendarahan di Kepala

“Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan siapa pun rektor yang terpilih nanti tetap mengutamakan kepentingan mahasiswa,” ujar Yosafat di sela-sela dialog.

Menurutnya, draf pakta integritas tidak disusun secara sepihak. Seluruh poin dirumuskan berdasarkan hasil observasi, diskusi, dan aspirasi mahasiswa dari berbagai fakultas di UPR.

Salah satu poin utama yang diajukan ialah mendorong rektorat dan dekanat menyusun kebijakan yang tidak membebani mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan.

Dalam dialog tersebut, mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan yang selama ini dinilai belum terselesaikan. Mulai dari lambannya birokrasi kampus, besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap belum merata, hingga minimnya transparansi pengelolaan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

Baca Juga :  Pemprov dan OJK Kalteng Perkuat Sinergi Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat

“Mahasiswa datang ke sini untuk belajar. Proses itu tidak boleh diberatkan oleh sistem yang lambat atau kendala fasilitas,” tegasnya.

Yosafat menilai mahasiswa berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak karena telah memenuhi kewajiban membayar biaya kuliah.

“Ketika ditanya ke mana dana UKT dan IPI digunakan, jawabannya selalu untuk fasilitas. Namun, masih banyak mahasiswa yang belum merasakan manfaat dari biaya yang telah mereka bayarkan,” katanya.

Melalui penandatanganan pakta integritas tersebut, Aliansi BEM se-UPR berharap calon rektor yang terpilih benar-benar menjalankan komitmen yang telah disepakati. Mahasiswa juga menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan janji tersebut agar tata kelola kampus semakin transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan mahasiswa. (her)

Terpopuler

Artikel Terbaru