PANGKALAN BUN, PROKALTENG.CO-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) mengundang jajaran PT. Pertamina Putra Niaga dalam audiensi pada Rabu (15/7).
Kegiatan di ruang kerja Wakil Bupati ini difokuskan untuk membahas kondisi distribusi BBM, memastikan ketersediaan pasokan, serta memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM kepada masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Sales Area Manager Retail Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Donny Prasetya. Menegaskan bahwa ketersediaan stok BBM untuk masyarakat Kabupaten Kobar berada dalam kondisi aman. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan.
“Ketersediaan stok BBM untuk masyarakat Kobar dipastikan aman, kami juga siap mendukung apabila pemerintah daerah membentuk Satgas untuk membantu mengurai permasalahan distribusi, dan apabila di lapangan terdapat penyalahgunaan prosedur di sisi operator, kami akan menindak tegas operator maupun SPBU yang terbukti melanggar,” ujar Donny.
Sementara itu, Wakil Bupati Suyanto SH MH. yang memimpin audiensi ini mengapresiasi komitmen Pertamina dalam menjaga ketersediaan pasokan BBM di Kabupaten Kobar.
Menurutnya, hasil audiensi telah memberikan kepastian bahwa pasokan BBM bagi masyarakat dalam kondisi mencukupi.
“Hari ini kita mengundang jajaran PT Pertamina Patra Niaga untuk mengetahui beberapa informasi, yang pertama terkait pasokan BBM, dan itu sudah clear bahwa pasokan untuk masyarakat masih aman, yang kedua terkait kondisi di lapangan, pemerintah daerah melalui Satgas BBM yang didukung BPH Migas dan Pertamina akan melakukan operasi di lapangan untuk melakukan penertiban penyaluran BBM,” kata Suyanto.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga meminta seluruh SPBU menjalankan prosedur operasional sesuai ketentuan agar distribusi BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Kita juga meminta SPBU melakukan langkah-langkah sesuai SOP, karena BBM itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, jangan sampai ditemukan penyalahgunaan prosedur seperti replikasi barcode dan praktik lainnya,” tegasnya.
Suyanto berharap Pertamina mengambil langkah tegas apabila ditemukan SPBU yang tidak menjalankan prosedur sebagaimana mestinya. Menurutnya, penyelesaian persoalan antrean BBM memerlukan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, Pertamina, Hiswana Migas maupun masyarakat.
“Pemerintah daerah tidak mungkin berjalan sendiri, kita memerlukan kerja sama dan sinergi seluruh pihak, kami juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu melakukan antrean secara berlebihan karena pasokan BBM mencukupi, kami juga tidak ingin masyarakat justru menghadapi permasalahan hukum akibat ingin mendapatkan BBM,” pungkasnya.
Melalui koordinasi dan pengawasan yang semakin diperkuat, Pemkab Kobar berharap distribusi BBM di seluruh SPBU dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. (mmc/ind)
