PANGKALAN BUN, PROKALTENG.CO – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kotawaringin Barat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, di Kantor Dinas Perkimtan Kobar, Senin (18/5/2026)
Pertemuan tersebut membahas berbagai program pembangunan dan penanganan infrastruktur perumahan rakyat serta kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Kunjungan kerja ini dihadiri langsung oleh Tim Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin Lohing Simon, didampingi Wakil Ketua Komisi H.M. Rusdi Gozali, Sekretaris Komisi H.M. Sirajul Rahman, beserta anggota Komisi IV lainnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kobar Basri, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Samuel, serta seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Perkimtan Kobar.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada sejumlah program strategis. Di antaranya peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan dan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan permukiman, serta percepatan penanganan kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Selain itu, kunjungan ini juga menjadi ruang koordinasi dalam menyinkronkan usulan program prioritas daerah dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, termasuk melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Plt Kepala Dinas Perkimtan Kobar, Samuel. Menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan koordinasi lintas pemerintahan, untuk mendukung pembangunan sektor perumahan dan permukiman yang berkelanjutan.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap kebutuhan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menjadi perhatian bersama, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas hunian, memperluas akses prasarana dan utilitas umum, serta mempercepat penanganan kawasan permukiman yang membutuhkan dukungan program dan penganggaran,” ujarnya.(mmc/ind)
