KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai memperkuat sinkronisasi data sektoral guna mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN) dan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Bupati Kapuas H. M. Wiyatno di Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Senin (11/5).
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai, Plt Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami, Kepala BPS Kapuas Ahmad Nasrullah, para kepala perangkat daerah, hingga camat se-Kabupaten Kapuas yang mengikuti secara virtual.
Dalam arahannya, Bupati Wiyatno menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan kerja lapangan. Menurut dia, seluruh program juga harus didukung data yang valid, sinkron, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai selama ini masih terdapat ego sektoral antarinstansi dalam pengelolaan data. Karena itu, koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu diperkuat agar seluruh data pembangunan berada dalam satu arah kebijakan.
“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan BPS. Komunikasi dan sinergi harus diperkuat supaya data yang dihasilkan benar-benar sama dan saling melengkapi,” ujar Wiyatno.
Bupati juga mengingatkan pentingnya akurasi data terhadap penilaian berbagai indikator strategis daerah. Mulai dari penanganan stunting, inflasi, hingga tingkat pengangguran.
“Jangan sampai di lapangan kita sudah bekerja keras, tetapi karena data tidak sinkron akhirnya hasilnya dianggap kurang baik,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Dodo menyoroti pentingnya sinkronisasi data dalam pengendalian inflasi daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat langkah inovatif untuk menjaga ketahanan pangan, terutama terhadap komoditas strategis yang kerap memicu kenaikan harga pasar seperti cabai.
Menurutnya, data kondisi riil di lapangan harus sejalan dengan pencatatan statistik agar kebijakan pengendalian harga bisa lebih tepat sasaran. Di sisi lain, Plt Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami menyatakan kesiapan BPS mendampingi pemerintah daerah dalam integrasi data sektoral sesuai standar nasional. Ia juga menjelaskan pentingnya metodologi survei dan validasi data agar statistik yang dihasilkan benarbenar akurat.
Rakor yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kapuas itu diharapkan menjadi titik awal penguatan basis data daerah. Dengan data yang sinkron dan valid, Pemkab Kapuas optimistis pelaksanaan Program Strategis Nasional maupun pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. (art/kpg)
