Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, menegaskan bahwa Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kalimantan Tengah bukan sekadar forum organisasi,
Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai memperkuat sinkronisasi data sektoral guna mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN) dan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah menilai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pembanguna
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor,
Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai menyinkronkan langkah daerah dengan kebijakan pusat untuk menyukseskan Program Prioritas Nasional 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Penyelesaian tata ruang di Kalimantan Tengah kembali menemui jalan buntu, setelah lebih dari satu dekade proses sinkronisasi tidak juga mencapai keputusan final.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Mekanisme dan Sinkronisasi Aspirasi DPRD ke Dalam SIPD terhadap Penyusunan APBD serta Implementa
Bupati Kapuas, H. M. Wiyatno, S.P., telah mengikuti kegiatan retret di Magelang selama delapan hari.
Kegiatan ini diikuti oleh kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia dan diisi dengan berbagai sesi diskusi serta pembekalan dari pemerintah pusat.
Anggota DPRD Murung Raya (Mura) menyambut baik, konsultasi publik rancangan awal Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang dilaksanakan, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) setempat.
Pemerintah Pusat memutuskan untuk menunda pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025. Penundaan ini berlaku baik bagi daerah yang memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun yang tidak ada gugatan.
