Di Tengah Efisiensi, Proyek Rujab Wabup Barsel Rp14 Miliar Tuai Kritik Warga

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Proyek rehabilitasi rumah jabatan (rujab) Wakil Bupati (Wabup) Barito Selatan  (Barsel) kini tengah menjadi sorotan.

Pasalnya, di tengah efisiensi anggaran, pembangunan dengan nominal anggaran sekitar Rp 14 milliar tetap berjalan.

Salah satu warga Desa Mangkatip,Barsel Arif M Norkim mengungkapkan keprihatinnya soal pembangunan rujab Wabup.

Arif menilai, pembangunan dengan anggaran kurang lebih Rp 14 milliar tersebut merupakan pemborosan anggaran.

“Kepekaan wabup terhadap kondisi masyarakat dipertanyakan, semestinya ada skala prioritas pembangunan di Barsel,” ujarnya, kepada prokalteng.jawapos.com via telpon Rabu (25/3).

Arif mencontohkan sampai saat ini masih banyak desa yang belum teraliri listrik. Salah satu di daerah Desa Mangkatip

“Tidak itu saja, kami warga Mangkatip belum merasakan jalan tembus dari Buntok,” katanya dengan nada kalem.

Menurutnya, pembangunan rujab seharusnyamenjadi simbol pelayanan, bukan simbol pemborosan.

“Ketika kebijakan justru mengarah pada proyek dengan aroma ketidakwajaran, masyarakat berhak curiga dan menuntut penjelasan,” tegasnya.(tim)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Proyek rehabilitasi rumah jabatan (rujab) Wakil Bupati (Wabup) Barito Selatan  (Barsel) kini tengah menjadi sorotan.

Pasalnya, di tengah efisiensi anggaran, pembangunan dengan nominal anggaran sekitar Rp 14 milliar tetap berjalan.

Salah satu warga Desa Mangkatip,Barsel Arif M Norkim mengungkapkan keprihatinnya soal pembangunan rujab Wabup.

Arif menilai, pembangunan dengan anggaran kurang lebih Rp 14 milliar tersebut merupakan pemborosan anggaran.

“Kepekaan wabup terhadap kondisi masyarakat dipertanyakan, semestinya ada skala prioritas pembangunan di Barsel,” ujarnya, kepada prokalteng.jawapos.com via telpon Rabu (25/3).

Arif mencontohkan sampai saat ini masih banyak desa yang belum teraliri listrik. Salah satu di daerah Desa Mangkatip

“Tidak itu saja, kami warga Mangkatip belum merasakan jalan tembus dari Buntok,” katanya dengan nada kalem.

Menurutnya, pembangunan rujab seharusnyamenjadi simbol pelayanan, bukan simbol pemborosan.

“Ketika kebijakan justru mengarah pada proyek dengan aroma ketidakwajaran, masyarakat berhak curiga dan menuntut penjelasan,” tegasnya.(tim)