PANGKALAN BUN, PROKALTENG.CO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda Kabupaten Kotawaringin Barat) menunjukkan keseriusannya dalam upaya pencegahan korupsi. Lembaga ini turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang digelar di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, sejak Rabu (22/10) hingga Jumat (24/10).
Kegiatan penting yang dihadiri seluruh perwakilan Bapenda se-Kalteng ini bertujuan memperkuat komitmen integritas serta menyelaraskan strategi pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Salah satu fokus utama pembahasan adalah optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Kepala Bapenda Kobar, M. Nursyah Ikhsan, yang hadir langsung dalam forum tersebut, menegaskan pentingnya tindak lanjut dari koordinasi pencegahan korupsi di sektor pajak daerah tahun anggaran 2025.
“Penguatan tata kelola pemerintah daerah adalah kunci. Kami menindaklanjuti setiap rekomendasi pencegahan korupsi, terutama di sektor pajak daerah, agar seluruh proses pemungutan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari kebocoran,” ujar M. Nursyah Ikhsan.
Lebih lanjut, Bapenda Kobar akan segera mengimplementasikan hasil rakor tersebut di tingkat daerah. Salah satunya melalui penggunaan sistem digital terintegrasi untuk meminimalkan interaksi tunai dan kontak langsung yang berpotensi menimbulkan celah korupsi.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kredibel di Kabupaten Kotawaringin Barat. (tim)
PANGKALAN BUN, PROKALTENG.CO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda Kabupaten Kotawaringin Barat) menunjukkan keseriusannya dalam upaya pencegahan korupsi. Lembaga ini turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang digelar di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, sejak Rabu (22/10) hingga Jumat (24/10).
Kegiatan penting yang dihadiri seluruh perwakilan Bapenda se-Kalteng ini bertujuan memperkuat komitmen integritas serta menyelaraskan strategi pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Salah satu fokus utama pembahasan adalah optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Kepala Bapenda Kobar, M. Nursyah Ikhsan, yang hadir langsung dalam forum tersebut, menegaskan pentingnya tindak lanjut dari koordinasi pencegahan korupsi di sektor pajak daerah tahun anggaran 2025.
“Penguatan tata kelola pemerintah daerah adalah kunci. Kami menindaklanjuti setiap rekomendasi pencegahan korupsi, terutama di sektor pajak daerah, agar seluruh proses pemungutan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari kebocoran,” ujar M. Nursyah Ikhsan.
Lebih lanjut, Bapenda Kobar akan segera mengimplementasikan hasil rakor tersebut di tingkat daerah. Salah satunya melalui penggunaan sistem digital terintegrasi untuk meminimalkan interaksi tunai dan kontak langsung yang berpotensi menimbulkan celah korupsi.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kredibel di Kabupaten Kotawaringin Barat. (tim)
