PROKALTENG.CO – Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Pelatihan dan Uji Sertifikasi Pelaksana Teknik Plambing Jenjang 4 dan 5, Selasa (21/10). Kegiatan berlangsung selama empat hari, 21–24 Oktober 2025, di Brits Hotel Pangkalan Bun.
Sebanyak 22 peserta mengikuti pelatihan ini dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan plambing di lapangan, sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Program ini merupakan bentuk komitmen PUPR Kobar dalam mewujudkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan tersertifikasi.
Materi pelatihan mencakup berbagai aspek penting, antara lain penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), komunikasi kerja yang efektif, persiapan teknis plambing, pengelolaan sistem dan kelengkapan plambing, pengujian performa sistem terpasang, hingga penyusunan laporan hasil pekerjaan.
Setelah mengikuti pelatihan, peserta menjalani uji kompetensi yang dilakukan oleh asesor dari LSP Kompetensi Penunjang Konstruksi Mandiri (KPKM) Jakarta. Sementara itu, narasumber kegiatan berasal dari PT Langgeng Makmur Industri Surabaya, yaitu Sulistyo dan Roni Purnomo, yang memberikan pembekalan langsung sesuai kebutuhan industri konstruksi modern.
Dalam sambutan pembukaan, Kepala Dinas PUPR Kobar yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Suryadi, menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi.
“Memiliki sertifikat kompetensi merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap keterampilan seseorang. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga meningkatkan kompetensi, kredibilitas, dan daya saing di dunia kerja maupun usaha,” ujarnya.
Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, diharapkan para peserta menjadi tenaga kerja yang profesional dan siap bersaing di bidang konstruksi, khususnya dalam pekerjaan sistem plambing. Langkah ini juga menjadi wujud dukungan Pemerintah Daerah terhadap penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor jasa konstruksi. (tim)