SAMPIT, PROKALTENG.CO – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru menjalankan program Sekolah Rakyat. Program ini dinilai belum dirancang matang, baik dari sisi anggaran, tenaga pendidik, maupun pemetaan kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Febiansyah, mengatakan program Sekolah Rakyat seharusnya menjadi solusi bagi warga kurang mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan. Namun, ia menilai rencana tersebut perlu dikaji lebih dalam agar tidak berhenti sebatas wacana atau proyek yang tidak tepat sasaran.
“Sekolah Rakyat diharapkan bisa membantu masyarakat yang kesulitan biaya pendidikan. Jangan sampai ada lagi anak di Kotim yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi,” ujar Riskon, Senin (13/10).
Menurutnya, pendirian Sekolah Rakyat tidak sekadar membangun gedung belajar. Pemerintah daerah harus menyiapkan sumber daya manusia yang memadai, terutama guru yang kompeten, serta memastikan sarana dan prasarana memadai agar kegiatan belajar berjalan efektif.
“Mendirikan sekolah itu bukan cuma soal bangunan berdiri. Harus dipastikan dulu apakah program ini benar-benar diminati masyarakat. Jangan sampai sudah dibangun, malah sepi peminat,” tegasnya.
Ia juga meminta dinas terkait untuk turun langsung ke lapangan melakukan pendataan dan sosialisasi. Langkah itu penting agar program Sekolah Rakyat benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak tumpang tindih dengan program pendidikan lain yang sudah berjalan.
“Dinas harus punya data akurat, terutama siapa sasaran program ini dan di mana daerah yang paling membutuhkan. Tanpa itu, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Riskon menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang realistis. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak menjadi beban baru bagi keuangan daerah yang saat ini tengah melakukan efisiensi.
“Kami tidak menolak program ini, tapi jangan dijalankan terburu-buru tanpa kajian yang matang. Kita ingin Sekolah Rakyat benar-benar bermanfaat, bukan sekadar proyek yang menghabiskan anggaran,” tandasnya.
Ia menegaskan, DPRD Kotim akan terus mengawal setiap kebijakan di sektor pendidikan agar pelaksanaannya berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami dukung langkah pemerintah memperluas akses pendidikan. Tapi yang penting, programnya harus realistis, efektif, dan tepat sasaran,” pungkas Riskon. (bah)