JAKARTA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transfer dana daerah pada triwulan pertama tahun 2026.
Itu disampaikannya merespon Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal terkait yang menjelaskan bahwa perubahan formula dan alokasi dana transfer daerah adalah bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Edy Pratowo bertemu dengan Kemenkeu Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya dana yang tertahan di pusat. Pada prinsipnya, aliran dana publik harus segera menggerakkan perekonomian di seluruh wilayah. Kami sejalan dengan pandangan tersebut,” tegas wagub dalam keterangannya.
Edy Pratowo menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berkomitmen mendukung kebijakan fiskal nasional, namun berharap hasil evaluasi mendatang dapat mempertimbangkan kondisi faktual di daerah.
“Kami berharap sinkronisasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan daerah dapat semakin diperkuat agar pembangunan berjalan lebih efektif dan merata. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah, kami yakin akan lahir kebijakan fiskal yang berimbang dan berkeadilan,” ucapnya.
Wagub dua periode ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak semata ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tapi oleh ketepatan kebijakan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kalimantan Tengah siap menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” pungkas Wagub. (mmckalteng)
JAKARTA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transfer dana daerah pada triwulan pertama tahun 2026.
Itu disampaikannya merespon Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal terkait yang menjelaskan bahwa perubahan formula dan alokasi dana transfer daerah adalah bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Edy Pratowo bertemu dengan Kemenkeu Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya dana yang tertahan di pusat. Pada prinsipnya, aliran dana publik harus segera menggerakkan perekonomian di seluruh wilayah. Kami sejalan dengan pandangan tersebut,” tegas wagub dalam keterangannya.
Edy Pratowo menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berkomitmen mendukung kebijakan fiskal nasional, namun berharap hasil evaluasi mendatang dapat mempertimbangkan kondisi faktual di daerah.
“Kami berharap sinkronisasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan daerah dapat semakin diperkuat agar pembangunan berjalan lebih efektif dan merata. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah, kami yakin akan lahir kebijakan fiskal yang berimbang dan berkeadilan,” ucapnya.
Wagub dua periode ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak semata ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tapi oleh ketepatan kebijakan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kalimantan Tengah siap menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” pungkas Wagub. (mmckalteng)
