Mahasiswa Desak Evaluasi Anggota DPRD Kota Palangka Raya yang Jarang Ngantor

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya kembali mendapat sorotan publik. Kritik kali ini datang dari mahasiswa yang menilai adanya anggota dewan yang tidak menjalankan kewajibannya secara optimal. Termasuk jarang ngantor atau hadir dalam agenda sidang.

Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Palangka Raya, Pebriyanto, mengatakan langkah evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan anggota DPRD benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.

“Harus dievaluasi. Dampaknya jelas, mereka tidak menjalankan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Faktanya, ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Ini harus dibenahi dari internal DPRD Kota Palangka Raya,” tegasnya, Rabu (3/9/2025).

Menurut Pebriyanto, evaluasi tidak hanya bisa dilakukan oleh pimpinan DPRD, tetapi juga oleh partai politik yang menaungi anggota dewan tersebut.

“Pertanyaannya dia dari partai mana? Partai wajib melakukan evaluasi. Ketua DPRD juga perlu mengevaluasi anggotanya. Kalau dibiarkan berlarut-larut, masyarakat harus berperan aktif memberikan kritik,” ujarnya.

Dia menilai, selama ini DPRD Kota Palangka Raya minim kritik langsung dari masyarakat. Hal itu justru membuat sebagian anggota dewan merasa tidak diawasi.

“Masyarakat lebih fokus mengkritisi DPRD provinsi atau DPR RI, sementara DPRD kota jarang disentuh,” jelasnya.

Selain masalah kedisiplinan, Pebriyanto juga menyoroti kurangnya keterbukaan informasi terkait kinerja anggota DPRD Kota Palangka Raya. Menurutnya, masyarakat hanya mengetahui keberadaan anggota legislatif ketika masa pemilu.

“Informasi sangat kurang. Kita hanya melihat spanduk, tapi tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Hampir semuanya tidak dikenal oleh masyarakat, hanya muncul ketika pemilu. Padahal, mereka punya tanggung jawab di daerah pemilihan masing-masing,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong masyarakat di tingkat kelurahan agar lebih aktif meninjau, mengawasi, dan mempertanyakan kinerja wakil rakyat.

“Ada anggota DPRD yang aktif, tapi tidak terekspos. Perlu transparansi supaya publik tahu siapa yang benar-benar bekerja,” pungkas Pebriyanto. (jef/hnd)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya kembali mendapat sorotan publik. Kritik kali ini datang dari mahasiswa yang menilai adanya anggota dewan yang tidak menjalankan kewajibannya secara optimal. Termasuk jarang ngantor atau hadir dalam agenda sidang.

Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Palangka Raya, Pebriyanto, mengatakan langkah evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan anggota DPRD benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.

“Harus dievaluasi. Dampaknya jelas, mereka tidak menjalankan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Faktanya, ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Ini harus dibenahi dari internal DPRD Kota Palangka Raya,” tegasnya, Rabu (3/9/2025).

Menurut Pebriyanto, evaluasi tidak hanya bisa dilakukan oleh pimpinan DPRD, tetapi juga oleh partai politik yang menaungi anggota dewan tersebut.

“Pertanyaannya dia dari partai mana? Partai wajib melakukan evaluasi. Ketua DPRD juga perlu mengevaluasi anggotanya. Kalau dibiarkan berlarut-larut, masyarakat harus berperan aktif memberikan kritik,” ujarnya.

Dia menilai, selama ini DPRD Kota Palangka Raya minim kritik langsung dari masyarakat. Hal itu justru membuat sebagian anggota dewan merasa tidak diawasi.

“Masyarakat lebih fokus mengkritisi DPRD provinsi atau DPR RI, sementara DPRD kota jarang disentuh,” jelasnya.

Selain masalah kedisiplinan, Pebriyanto juga menyoroti kurangnya keterbukaan informasi terkait kinerja anggota DPRD Kota Palangka Raya. Menurutnya, masyarakat hanya mengetahui keberadaan anggota legislatif ketika masa pemilu.

“Informasi sangat kurang. Kita hanya melihat spanduk, tapi tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Hampir semuanya tidak dikenal oleh masyarakat, hanya muncul ketika pemilu. Padahal, mereka punya tanggung jawab di daerah pemilihan masing-masing,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong masyarakat di tingkat kelurahan agar lebih aktif meninjau, mengawasi, dan mempertanyakan kinerja wakil rakyat.

“Ada anggota DPRD yang aktif, tapi tidak terekspos. Perlu transparansi supaya publik tahu siapa yang benar-benar bekerja,” pungkas Pebriyanto. (jef/hnd)