PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo. Mewakili gubernur menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Senin (25/8).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, didampingi para Wakil Ketua DPRD. Arton menegaskan, rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pembahasan Raperda Perubahan APBD.
“Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi merupakan tahapan krusial untuk memperdalam substansi anggaran, menyamakan persepsi, dan memastikan setiap masukan legislatif dapat ditindaklanjuti demi kepentingan masyarakat Kalteng,” ujarnya.
Wagub Edy Pratowo dalam penjelasannya menegaskan. Pemerintah Provinsi akan mengantisipasi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sejumlah strategi. Antara lain peningkatan kualitas layanan perpajakan, perluasan basis wajib pajak, optimalisasi aset daerah, serta percepatan digitalisasi pengelolaan PAD dengan sistem elektronik seperti e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, dan e-PAB.
“Terkait efisiensi belanja, Pemprov menekankan bahwa alokasi anggaran tetap memperhatikan pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar. Terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan daerah tertinggal. Pemerintah juga memastikan penguatan mekanisme pengaduan publik melalui layanan SP4N-LAPOR dan PPID,”imbuhnya.
Menjawab sorotan Fraksi Golkar, Pemprov menyebut target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60 persen akan dicapai melalui optimalisasi pemasaran produk lokal, penguatan UMKM, pasar murah, serta pengembangan pariwisata.
“Sementara untuk BUMD, peningkatan kinerja akan dilakukan dengan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi jajaran manajemen agar lebih profesional dan kredibel,”tuturnya.
Pemprov juga menegaskan komitmen mempercepat serapan anggaran, memaksimalkan penggunaan SiLPA sesuai hasil audit BPK, serta menjaga konsistensi pendapatan daerah dengan perencanaan berbasis data riil dan digitalisasi pemungutan pajak.
Menanggapi Fraksi Gerindra, Pemprov menyoroti penguatan ketahanan pangan, stabilisasi harga bahan pokok, penanggulangan stunting, serta mitigasi bencana kekeringan dan karhutla. Upaya ini melibatkan subsidi transportasi, gerakan pangan murah, hingga digitalisasi informasi harga.
Selain itu, Pemerintah menegaskan Raperda Perubahan APBD 2025 tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas wilayah, pengendalian inflasi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta pelayanan publik berbasis digital melalui SIPD-RI, E-Reviu, dan SIAPDes.
“Berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan 2025 demi kesejahteraan masyarakat Kalteng,” pungkasnya.(hfz)