PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus mengambil langkah progresif dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tiap tahun mengintai wilayahnya.
Sebagai langkah antisipasi, belum lama ini Pemko Palangka Raya mengukuhkan 504 Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam melindungi lingkungan dan keselamatan warga, khususnya di wilayah rentan seperti lahan gambut.
Langkah ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin dan Achmad Zaini. Ini juga sebagai penguatan sistem kebencanaan dan ketahanan masyarakat sebagai prioritas utama.
Menurutnya, keberadaan REDKAR bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi elemen penting dalam strategi mitigasi bencana berbasis masyarakat.
“Sekitar 60 persen wilayah Palangka Raya terdiri dari lahan gambut. Ketika musim kemarau tiba, risiko kebakaran meningkat drastis. Dalam kondisi seperti ini, para relawan REDKAR menjadi ujung tombak yang dapat merespons lebih cepat dan menjangkau wilayah-wilayah yang tidak terjangkau unit profesional,” ujar Fairid, baru baru ini.
Pada tahun 2023 lalu, Palangka Raya mencatat 69 kasus karhutla, menyumbang sebagian dari lebih dari 1.200 kejadian di seluruh Kalimantan Tengah. Data ini menjadi pengingat serius bahwa kesiapsiagaan masyarakat sangat dibutuhkan. Lebih dari sekadar tindakan pemadaman, REDKAR juga berperan sebagai agen edukasi di tengah masyarakat.
Mereka menjadi penyambung pesan-pesan pencegahan dini, meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga lingkungan, dan menciptakan budaya siaga bencana di tingkat lokal.
“Menjadi relawan itu tidak mudah. Ini tugas yang penuh risiko, namun begitu penting dan mulia. Kami pastikan mereka akan terus mendapat pelatihan, dukungan alat, dan pembinaan agar siap menghadapi segala kemungkinan,” tambah Fairid.
Pemerintah membuka ruang kolaborasi lintas sektor seperti melibatkan akademisi, komunitas, hingga dunia usaha dalam memperkuat ketahanan lingkungan dan sistem darurat lokal. Dalam konteks perubahan iklim global, pemerintah berkomitmen menjadikan Kota Palangka Raya sebagai kota yang adaptif dan tangguh terhadap bencana.
“Ini bukan hanya kerja relawan atau pemerintah, tapi butuh gotong royong seluruh warga. Karhutla bukan hanya bencana ekologis, tapi juga bencana sosial yang bisa mengganggu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat,” pungkas Fairid. (ham/ans/kpg)