KUALA KAPUAS, PROKALTENG.CO – Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia (RI) Muhammad Qodari meninjau langsung layanan kesehatan di Puskesmas Melati, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Rabu (19/2). Kunjungan ini bertujuan memastikan program cek kesehatan gratis berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam tinjauan tersebut, Qodari didampingi Sekretaris Daerah Kapuas Septedy, Kepala Dinas Kesehatan Kapuas dr Tonun Irawaty Panjaitan, serta Kapolres Kapuas AKBP Gede Eka Yudharma. Ia mengevaluasi fasilitas kesehatan, kesiapan tenaga medis, serta ketersediaan obat-obatan di puskesmas tersebut.
Selain meninjau aspek teknis, Qodari berdialog langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan untuk mengetahui efektivitas program ini. Ia ingin mendengar pengalaman mereka, baik manfaat yang dirasakan maupun kendala yang dihadapi.
“Hari ini kami datang untuk melihat langsung program pemerintah pusat. Ini bagian dari 17 program prioritas yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya cek kesehatan gratis,” kata Qodari.
Salah satu temuan menariknya adalah metode pemeriksaan pendengaran yang masih menggunakan sistem berbisik karena keterbatasan alat.
“Saya baru tahu ada metode sederhana seperti ini. Ini membuktikan perlunya peningkatan fasilitas di puskesmas,” ujarnya.
Qodari mengapresiasi pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Melati. Bahkan, Sekda Kapuas Septedy turut mencoba layanan tersebut, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program kesehatan nasional.
Meski demikian, ia berharap fasilitas kesehatan di daerah, khususnya Kabupaten Kapuas, terus ditingkatkan.
“Mudah-mudahan ke depan Puskesmas ini bisa mendapatkan peralatan yang lebih standar,” harapnya.
Sementara itu, Sekda Kapuas Septedy menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung program ini.
“Saya sudah menginstruksikan seluruh kepala puskesmas melalui Dinas Kesehatan agar pelaksanaannya maksimal. Kendala yang bisa kami atasi akan segera ditangani, sementara yang di luar kewenangan kami akan dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi hingga pusat,” tegasnya. (hmskmf)