PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPR RI tengah mendalami program sekolah gratis yang diterapkan di Kalimantan Tengah. Untuk itu, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI mengunjungi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) pada Kamis (20/2/2025).
Kunjungan ini bertujuan mengkaji efektivitas kebijakan tersebut sebagai bahan rekomendasi bagi DPR RI dalam menyusun regulasi pendidikan yang lebih komprehensif.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pintar lantai II Kantor Disdik Kalteng dan dihadiri oleh tiga perwakilan Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI, yakni Elga Andina, Shanti Dwi Kartika, dan Adib Hermawan. Mereka menilai Kalteng sebagai salah satu daerah yang cukup maju dalam implementasi sekolah gratis.
Analisis Legislatif Ahli Madya, Elga Andina, menyatakan bahwa pihaknya mendukung Komisi X DPR RI dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kondisi spesifik di lapangan.
“Komisi X ingin memahami bagaimana implementasi kebijakan pendidikan di berbagai daerah, termasuk Kalteng. Kami ingin memastikan kebijakan yang disusun bisa lebih menyeluruh dan tepat sasaran,” ujar Elga.
Selain Disdik Kalteng, tim Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI juga berencana mengunjungi Dinas Pendidikan Kota serta beberapa sekolah untuk observasi langsung.
Plt. Kadisdik Kalteng Muhammad Reza Prabowo, melalui Kepala Bidang SMK, Tutang, menjelaskan bahwa program sekolah gratis merupakan prioritas Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wagub H. Edy Pratowo. Program ini akan diteruskan oleh Gubernur terpilih H. Agustiar Sabran bersama Wagub H. Edy Pratowo.
“Tujuan utama sekolah gratis adalah meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, meningkatkan akses sekolah bagi semua kalangan, serta menjamin kualitas layanan pendidikan,” ujar Tutang.
Anggaran program ini bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didanai APBN, Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan dari APBD, serta BOSDA untuk memastikan sekolah bebas pungutan, terutama di jenjang pendidikan menengah dan khusus.
“Selain bantuan operasional, pemerintah juga menyalurkan bantuan seragam sekolah bagi siswa melalui APBD Disdik Kalteng,” tambahnya.
Program sekolah gratis ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, menjamin keberlanjutan tenaga pendidik, serta memperbaiki tata kelola sekolah. Hasil yang diharapkan meliputi ketersediaan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan akses pendidikan SMA, SMK, dan SLB swasta, serta perbaikan mutu pendidikan di seluruh jenjang.
Kunjungan Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional yang lebih inklusif dan sesuai kebutuhan daerah. (mmckalteng)