30.1 C
Jakarta
Tuesday, June 24, 2025

KPU ke BPN: Sampaikan Saja Data Kecurangan Pemilu, Kita Saling Cek

Badan
Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak penghitungan
yang saat ini sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Itu karena
mereka menilai adanya dugaan kecurangan di hajatan Pilpres 2019 ini.

Saat
dikonfirmasi, Komisioner KPU, Hasyim Asyรขโ‚ฌโ„ขari menyampaikan sebaiknya BPN
memberikan data-data adanya dugaan kecurangan dalam rapat rekapitulasi. Hal ini
supaya bisa รขโ‚ฌลฝlangsung dibandingan dari data yang dimiliki KPU.

รขโ‚ฌล“Ya
disampaikan ke KPU saja, nanti kita saling cek data. Karena rekapitulasi juga
sedang berjalan,รขโ‚ฌย ujar Hasyim saat dikonfirmasi, Kamis (16/5).

Menurut
Hasyim, tidak bisa mengatakan keberatan menolak penghitungan suara. Namun tidak
menyampaikan bukti-bukti. Menurutnya segala keberatan perlu adanya bukti.

รขโ‚ฌล“Segala macam
hal keberatan, datanya perlu disampaikan ke KPU. KPU juga siap untuk
klarifikasi,รขโ‚ฌย tuturnya.

Terpisah,
รขโ‚ฌลฝpengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin
Mochtar mengatakan, penolakan Prabowo tersebut tidak akan memengaruhi apa-apa
dalam proses rekapitulasi.

Baca Juga :  PWNU Kalteng: Penyerangan Menkopolhukam Sama dengan Teror Terhadap Neg

รขโ‚ฌล“Karena kita
enggak bisa nolak-nolak di jalan, enggak bisa nolak-nolak teriak. Nolak itu
tidak memengaruhi apa-apa. Karena yang memengaruhi itu tak kala penolakan itu
dibawa ke forum yang sudah disepakati oleh negara. Itu yang disebut sengketa
hasil pemilu di MK,รขโ‚ฌย ujar Zainal.

Zainal
melanjutkan, dalam persidangan sengketa hasil pemilu di MK itulah bukti-bukti
kecurangan tersebut perlu disampaikan.รขโ‚ฌลฝ Misalnya KPU dituduh tidak berimbang.
Maka bukti tidak berimbangan itu disampaikan ke MK.

รขโ‚ฌล“Buktikan
kecurangan-kecurangan itu, mana datanya? Kalau KPU salah dalam penghitungan,
tunjukkan salahnya? Kalau penyelenggaraan pemilu ada yang tidak berimbang
tunjukkan mana ketidakberimbangannya,รขโ‚ฌย katanya.

Lebih jauh
Zainal juga mempertanyakan penolakan Prabowo atas perhitungan KPU yang mana.
Karena kalau yang Prabowo tolak adalah Situng tidak tepat. Karena Situng adalah
proses keterbukaan KPU kepada masyarakat. Sisanya penghitungan suara
berjenjang.

Baca Juga :  Wali Kota Kukuhkan DKD

รขโ‚ฌล“Situng kan
enggak dipakai. Yang berlaku itu adalah pleno C1 yang diangkat dari TPS, PPK,
kabupaten, provinsi sampai ke KPU,รขโ‚ฌย pungkasnya.

Sebelumnya,
รขโ‚ฌลฝKetua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santosoรขโ‚ฌลฝ mengatakan menolak penghitungan
suara yang saat ini sedang dilakukan oleh KPU dalam rekapitulasi nasional.

รขโ‚ฌล“Kami BPN
bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil penghitungan
suara dari KPU yang sedang berjalan,รขโ‚ฌย ujar Djoko Santoso.

Mantan
Panglima TNI ini mengatakan, pihaknya tetap bersama rakyat Indonesia yang sadar
hak-hak demokrasinya รขโ‚ฌหœdiperkosaรขโ‚ฌโ„ข karena adanya kecurangan tersebut. Sehingga
hasil KPU tidak berarti bagi BPN.

Selain itu,
pria yang akrab disapa Djoksan ini meminta KPU untuk merespons surat yang sudah
diberikan, yakni menghentikan proses penghitungan dalam Sistem Informasi Penghitungan
Suara (Situng). Alasannya banyak data yang berbeda dengan yang dimiliki BPN.(jpc)

Badan
Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak penghitungan
yang saat ini sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Itu karena
mereka menilai adanya dugaan kecurangan di hajatan Pilpres 2019 ini.

Saat
dikonfirmasi, Komisioner KPU, Hasyim Asyรขโ‚ฌโ„ขari menyampaikan sebaiknya BPN
memberikan data-data adanya dugaan kecurangan dalam rapat rekapitulasi. Hal ini
supaya bisa รขโ‚ฌลฝlangsung dibandingan dari data yang dimiliki KPU.

รขโ‚ฌล“Ya
disampaikan ke KPU saja, nanti kita saling cek data. Karena rekapitulasi juga
sedang berjalan,รขโ‚ฌย ujar Hasyim saat dikonfirmasi, Kamis (16/5).

Menurut
Hasyim, tidak bisa mengatakan keberatan menolak penghitungan suara. Namun tidak
menyampaikan bukti-bukti. Menurutnya segala keberatan perlu adanya bukti.

รขโ‚ฌล“Segala macam
hal keberatan, datanya perlu disampaikan ke KPU. KPU juga siap untuk
klarifikasi,รขโ‚ฌย tuturnya.

Terpisah,
รขโ‚ฌลฝpengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin
Mochtar mengatakan, penolakan Prabowo tersebut tidak akan memengaruhi apa-apa
dalam proses rekapitulasi.

Baca Juga :  PWNU Kalteng: Penyerangan Menkopolhukam Sama dengan Teror Terhadap Neg

รขโ‚ฌล“Karena kita
enggak bisa nolak-nolak di jalan, enggak bisa nolak-nolak teriak. Nolak itu
tidak memengaruhi apa-apa. Karena yang memengaruhi itu tak kala penolakan itu
dibawa ke forum yang sudah disepakati oleh negara. Itu yang disebut sengketa
hasil pemilu di MK,รขโ‚ฌย ujar Zainal.

Zainal
melanjutkan, dalam persidangan sengketa hasil pemilu di MK itulah bukti-bukti
kecurangan tersebut perlu disampaikan.รขโ‚ฌลฝ Misalnya KPU dituduh tidak berimbang.
Maka bukti tidak berimbangan itu disampaikan ke MK.

รขโ‚ฌล“Buktikan
kecurangan-kecurangan itu, mana datanya? Kalau KPU salah dalam penghitungan,
tunjukkan salahnya? Kalau penyelenggaraan pemilu ada yang tidak berimbang
tunjukkan mana ketidakberimbangannya,รขโ‚ฌย katanya.

Lebih jauh
Zainal juga mempertanyakan penolakan Prabowo atas perhitungan KPU yang mana.
Karena kalau yang Prabowo tolak adalah Situng tidak tepat. Karena Situng adalah
proses keterbukaan KPU kepada masyarakat. Sisanya penghitungan suara
berjenjang.

Baca Juga :  Wali Kota Kukuhkan DKD

รขโ‚ฌล“Situng kan
enggak dipakai. Yang berlaku itu adalah pleno C1 yang diangkat dari TPS, PPK,
kabupaten, provinsi sampai ke KPU,รขโ‚ฌย pungkasnya.

Sebelumnya,
รขโ‚ฌลฝKetua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santosoรขโ‚ฌลฝ mengatakan menolak penghitungan
suara yang saat ini sedang dilakukan oleh KPU dalam rekapitulasi nasional.

รขโ‚ฌล“Kami BPN
bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil penghitungan
suara dari KPU yang sedang berjalan,รขโ‚ฌย ujar Djoko Santoso.

Mantan
Panglima TNI ini mengatakan, pihaknya tetap bersama rakyat Indonesia yang sadar
hak-hak demokrasinya รขโ‚ฌหœdiperkosaรขโ‚ฌโ„ข karena adanya kecurangan tersebut. Sehingga
hasil KPU tidak berarti bagi BPN.

Selain itu,
pria yang akrab disapa Djoksan ini meminta KPU untuk merespons surat yang sudah
diberikan, yakni menghentikan proses penghitungan dalam Sistem Informasi Penghitungan
Suara (Situng). Alasannya banyak data yang berbeda dengan yang dimiliki BPN.(jpc)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutnya

Terpopuler

Artikel Terbaru