PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Melimpahnya sumber daya alam (SDA) Kalteng, menjadi topik utama yang dibahas saat Gubernur Kalteng berserta jajaran menerima kunjungan Komisi III DP RI. Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Tanah Berkah Kalimantan Tengah meminta SDA yang ada dapat dikelola dengam baik untik kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Pada pertemuan Senin (21/2/2022) malam tersebut, Komisi III DPR RI dipimpin Ketua Komisi Desmond Junaidi Mahesa. Dan hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, Pj Sekretaris Daerah Kalteng H Nuryakin, unsur Forkopimda Kalteng.
Gubernur H Sugianto Sabran menyampaikan, peran strategis Komisi III DPR RI sebagai political representation dapat mendorong akselerasi pembangunan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kalteng.
“Saya berharap, dengan adanya kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini, akan semakin mempererat hubungan emosional dan sinergitas, baik antara pemerintah daerah dengan DPR RI khususnya jajaran Komisi III DPR RI,” ucapnya.
Provinsi Kalteng memiliki potensi SDA yang luar biasa. Dengan luas 1,5 kali Pulau Jawa dan memiliki 11 sungai besar, sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan Kalteng sangat berpotensi untuk berkontribusi dalam pembangunan di Kalteng.
“Menjadi harapan kita bersama, SDA yang melimpah ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah dan peningkatan PAD Kalimantan Tengah, sehingga dapat turut mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Untuk itu, langkah strategis terus dilakukan Pemprov Kalteng untuk mewujudkan pembangunan di Provinsi Kalteng. Salah satunya adalah dalam mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan hilirisasi, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi sektor-sektor unggulan dan menyerap tenaga kerja.
Selain hal tersebut, langkah-langkah strategis lainnya, seperti pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas, juga terus dilakukan. “Seluruh langkah dan upaya ini tentu tidak dapat dengan mudah dilaksanakan tanpa dukungan berbagai pihak, salah satunya termasuk dari jajaran Komisi III DPR RI, sehingga diharapkan pembangunan dapat memperhatikan aspek ekuitas, kualitas, dan integritas,” pungkasnya.