PALANGKA RAYA-Pemerintah
pusat melalui Bappenas sudah merangkum berbagai keunggulan dari kandidat calon
ibu kota baru. Kalteng yang menjadi calon kuat dinilai sudah layak dan memenuhi
kriteria sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta.
Menurut pandangan guru
besar Universitas Palangka Raya (UPR) yang mengajar di program doktor bidang
perencanaan lingkungan dan pengembangan wilayah, Prof Danes Jaya Negara, Kalteng
pantas menjadi ibu kota negara.
“Dari sisi penentuan
calon wilayah Kalteng sudah pantas, termasuk juga kajian teknisnya,†kata Prof
Danes Jaya Negara saat dibincangi via ponsel, Minggu (19/5).
Berdasarkan kajian
Bappenas, Kalteng memang tidak lebih unggul dari Kaltim dalam hal penyediaan
infrastruktur, karena masih memiliki beberapa kekurangan, seperti masih jauhnya
fasilitas pelabuhan, ketersediaan air, dan demografi penduduk yang homogen.
Menyikapi hal itu, mantan wakil rektor UPR ini mengatakan, jika memang kriterianya
harus memiliki infrastruktur yang bagus, kenapa pemerintah pusat tidak
menetapkan kriteria tersebut dari awal.
“Jika memang ibu kota
nantinya harus dekat dengan pelabuhan, maka bisa sejak awal Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Kalteng mempersiapkan dan merekomendasikan wilayah barat, seperti di
Kotawaringi Barat (Kobar), Lamandau, dan Sukamara, karena di sana ada
pelabuhan,†ungkapnya.
Harusnya kata dia, perspektif
tersebut terlebih dahulu ditegaskan pemerintah pusat. Tetapi jika nanti dasar
keputusan karena melihat tidak ada infrastruktur, seperti yang dimaksud
pelabuhan dan jalan tol, maka itu tidak relevan. Yang namanya infrastruktur,
kata dia, dapat dibuat dari nol.
“Jika sudah komitmen
maka bisa saja infrastruktur dibangun dari nol, sama halnya dengan Kota
Palangka Raya yang dulunya juga dibangun dari hutan,†jelasnya kepada Kalteng
Pos.
Alasan lain, terkait
Kalteng yang dikenal dengan lahan gambut, padahal tambah dia, dari 16 juta
hektare lahan yang ada di Kalteng, hanya tiga juta saja yang berkontur gambut.
Itu pun hanya di daerah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, serta di Taman
Nasional (TN) Sebagau.
“Di daerah hulu
tanahnya mineral. Jadi, bukan berarti seluruh tanah yang ada di Kalteng ini
gambut,†ucapnya.
Permasalahan
berikutnya, Kalteng dikatakan memiliki kelemahan demografi penduduk homogen. Menurutnya
hal itu tidaklah benar. Sesunguhnya penduduk Kalteng sedari dulu sudah
heterogen. Kalteng dihuni oleh penduduk yang berasal dari luar Kalteng, seperti
dari Pulau Jawa dan Kota Banjarmasin.
“Bukankah Kalteng dari
dulu sudah banyak di huni oleh suku Jawa Banjar. Bahkan suku Dayak hanya
sekitar 30 persen saja. Kepala daerah pun banyak juga yang dari Pulau Jawa. Artinya
Kalteng sudah heterogen dari dahulu,†ungkapnya.
Terkait kekurangan air,
tambahnya, memang Kalteng tidak memiliki sumber daya air yang bersih, karena
masih mengandalkan air sungai. Namun ke depannya bisa diolah dari sumber mata air
wilayah hulu. Semua itu bisa dilakukan dengan teknologi maju untuk menciptakan
air bersih.
“Menurut saya soal
pantas dan tidak pantas hanya tinggal menunggu pemerintah pusat,†tegasnya.
Kemudian, lanjut dia,
jika toh Kalimantan Timur (Kaltim) ditetapkan oleh pemerintah karena memiliki kelebihan
seperti tersedianya infrastruktur, maka harus ada win-win solution dari
pemerintah. Jangan sampai Kalteng tidak mendapat apa pun dari pemindahan ibu
kota ini.
“Maksdunya, Kalteng
harus mendapat sebagian infrastruktur yang dibangun itu, termasuk penetapan
kantor kementerian juga harus ada di Kalteng,†kata pria yang juga sebagai guru
besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini.
Misal saja, kementerian
yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA), seperti Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus berkantor
di Kalteng. Alasannya supaya ada redistribusi pemerintahan, agar Kalteng tidak
merasa ditinggalkan. Jangan terkonsentrasi di Kaltim.
“Berbicara lingkungan,
kehutanan, dan kelautan, Kalteng lebih cocok. Mengingat Kalteng ini kan kaya
SDA, juga punya laut 750 km yang membentang dari ujung Sukamara sampai
Katingan,†imbuhnya.
Selain itu, juga agar Kalteng
mendapat akselerasi pembangunan, sehingga aktivitas ekonomi hingga penerbangan
tetap ramai. Dengan demikian, orang juga akan berkumpul secara nasional di
Kalteng, bukan hanya di Kaltim saja. “Dengan begitu otomatis infrastruktur di
Kalteng juga terbangun,†pungkasnya.
Sementara itu, Sekda
Kalteng Fahrizal Fitri mengutarakan bahwa Kalteng dan Kaltim merupakan dua
wilayah yang menjadi kandidat kuat untuk lokasi pemindahan ibu kota negara. Keduanya
memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pemprov Kalteng hanya
mendukung dengan mengajukan beberapa usulan kepada Presiden RI melalui Gubernur
Kalteng Sugianto Sabran, di Istana Negara, beberapa waktu lalu.
“Semua itu kembali kepada
keputusan pemerintah pusat, karena Kalteng dan Kaltim memang memiliki
keunggulan dan kelemahan masing-masing,†ucapnya kepada Kalteng Pos.
Terkait kelemahan
Kalteng yang tidak memiliki sumber air bersih, pihaknya juga telah mengusulkan
kepada presiden untuk diadakan pembangunan waduk. Selain digunakan untuk
pembangkit listrik, sekaligus sebagai sumber air untuk pengairan pertanian di
Kalteng.
“Termasuk peningkatan jalan menuju beberapa
pelabuhan yang ada di beberapa titik,†pungkasnya. (abw/ce/ala)