MEMANFAATKAN waktu libur di tengah pandemi covid-19, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lahan potensial yang merupakan kawasan
aluvial pada lahan eks-pengembangan lahan gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan
Tengah.
Lahan tersebut merupakan bagian
dari rencana dari lokasi program pengembangan food estate sebagai daerah yang
diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah
satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020 – 2024.
“Saya datang ke Kalteng
untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo yang telah memilih Kalteng
sebagai kawasan food estate atau pusat pengembangan tanaman pangan di luar
Pulau Jawa, setelah ada beberapa alternatif seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan
Timur, dan Merauke. Menurut saya Kalteng merupakan pilihan yang tepat, karena
sudah ada jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian
yang baik ,” kata Menteri Basuki saat meninjau salah satu lokasi
rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Rawa Tahai di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng,
Minggu 14 Juni 2020.
Sebelumnya pada hari pertama
kunjungannya, Sabtu 13 Juni 2020, Menteri Basuki berkunjung ke DI Rawa Dadahup,
DI Rawa Palingkau, dan DI Rawa Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas.
Sejumlah infrastruktur yang
ditinjau, di antaranya kesiapan konektivitas jalan dan jaringan irigasi, sebab
penyiapan atau penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan suatu keharusan,
agar rencana pengembangan sektor pertanian bisa dilakukan secara optimal di
Kalteng.
Dari 165.000 hektare lahan
potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah
digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sementara 79.500 hektare sisanya
sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing)
saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi. Khusus
untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,9
triliun untuk tahun 2021 dan 2022.
Sedangkan dari 85.500 hektare
lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare yang kondisi irigasinya baik.
Sementara 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi
dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 1,05 triliun.
Rehabilitasi ini dikerjakan
secara bertahap mulai dari tahun 2020 – 2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210
hektare senilai Rp 73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp 484,3
miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 senilai Rp 497,2 miliar.
Kegiatan rehabilitasi irigasi
pada Tahun Anggaran 2020 meliputi 4 kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas
1.210 hektare dengan anggaran Rp 26 miliar dan 2 kegiatan perencanaan seluas
164.595 hektare dengan anggaran Rp 47 miliar.
Kegiatan fisik meliputi
peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di D.I Rawa Tahai
seluas 215 hektare senilai Rp 9,8 miliar yang kontaknya telah dimulai pada 28
Mei 2020. D.I Tambak Sei Teras seluas 195 hektare senilai Rp 4,1 miliar dengan
progres 29,1 persen.
D.I Tambak Bahaur seluas 240
hektare senilai Rp 3,9 miliar dengan progres 27,2 persen dan D.I Rawa Belanti
seluas 560 hektare senilai Rp 8,2 miliar.
Dalam melakukan rehabilitasi,
Menteri Basuki berpesan perlu memerhatikan kaedah-kaedah hidrologi tata air,
karena kawasan tersebut merupakan wilayah pasang surut yang memiliki kadar
keasaman (pH) rendah.
“Artinya rehabilitasi
saluran tidak hanya mengerjakan fisik nya saja, tapi memerlukan kaedah tata air
dalam kegiatan operasi dan pemeliharaannya, supaya proses pencucian lahan dapat
dilakukan dengan lebih baik. Targetnya dalam 2 tahun seluruh saluran irigasi
dalam kawasan aluvial seluas 165.000 ha sudah bisa direhabilitasi &
ditingkatkan, agar bisa dioptimalkan produksi pertaniannya,” tuturnya.
Dikatakan Menteri Basuki,
pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian BUMN
melalui skema investasi. Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana
dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut
baik jaringan irigasi sekunder maupun primer.
Sementara Kementerian BUMN
bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah
tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Diharapkan dari 1
hektare lahan tersebut akan menambah produktivitas padi sebesar 2 ton per
hektar.
Selain meninjau lokasi program
pengembangan food estate, Menteri Basuki juga berkunjung ke lokasi Program
Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dikerjakan melalui
skema padat karya tunai untuk perbaikan saluran irigasi sekitar 200 meter di
sisi kanan dan kiri di DI Pangkoh, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng. Kegiatan
tersebut menyerap 30 tenaga kerja dengan alokasi anggaran Rp 195 juta, sehingga
diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli
masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi akibat merebaknya pandemi covid-19.
Honor harian para pekerja antara Rp. 100 ribu hingga Rp. 120 ribu per hari.
Turut hadir dalam kunjungan
tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri, Bupati Kapuas Ben
Brahim S Bahat, Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo, Guru Besar dari Fakultas
Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Azwar Maas, pakar pengairan
Arie Setiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko,
Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen SDA Suparji, Kepala Balai Wilayah Sungai
Kalimantan II Dwi Purwantoro, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian
PUPR Endra S. Atmawidjaja, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng Shalahuddin,
Kepala Dinas Perkimtan Kalteng Leonard S Ampung.