PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan dasar untuk mengaitkan peristiwa kebakaran Gedung Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan temuan potensi penyimpangan dana hibah yang sedang disorot dalam pengawasan tata kelola pemerintahan daerah.Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, Kamis (13/8/2026).
Keterangan itu diberikan usai Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi se-Kalimantan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.
Pertanyaan soal kaitan kebakaran dan dugaan penyimpangan dana hibah muncul karena kebakaran terjadi sehari sebelum kunjungan kerja KPK ke Palangka Raya. Padahal dalam kegiatan tersebut, KPK secara khusus menyoroti berbagai potensi penyimpangan tata kelola dana hibah di lingkungan pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Ely Kusumastuti menegaskan dirinya baru mengetahui peristiwa kebakaran pada pagi hari itu. Ia belum menerima rincian penyebab dan tidak memiliki dasar yang sah untuk menarik kaitan insiden kebakaran dengan persoalan pengelolaan dana hibah.
“Saya tidak tahu soal itu. Saya malah baru tahu tadi pagi terjadi kebakaran,” ujarnya tegas.
Ketika disinggung kemiripan situasi dengan peristiwa kebakaran serupa yang terjadi pada 2015 saat KPK juga tengah melakukan kegiatan di Kalimantan Tengah, Ely menolak menarik kesimpulan sembarangan.
Ia menegaskan tidak akan berspekulasi tanpa dukungan fakta dan hasil penyelidikan resmi.
“Saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Semoga saja ini memang kelalaian biasa,” tambahnya.
Ely menjelaskan, penentuan penyebab pasti kebakaran sepenuhnya menjadi ranah penyelidikan pihak berwenang dan aparat penegak hukum. Masyarakat diminta menunggu hasil investigasi resmi sebelum menarik kesimpulan atau menyebarkan dugaan yang belum teruji.
Fokus utama KPK saat ini tetap memperkuat pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Termasuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan dan penganggaran, guna menjamin penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
Meski tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait insiden kebakaran, Ely berharap pembangunan di Kalimantan dapat berjalan lebih optimal melalui tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Kita tetap berusaha dan berdoa yang terbaik untuk pembangunan di Kalimantan. Kalau tidak ada korupsi, pembangunan tentu bisa berjalan jauh lebih maksimal,” pungkas Ely Kusumastuti.(adr)
