WACANA pemindahan
ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kalteng, kini menjadi perbincangan
masyarakat luas. Komentar pun datang dari berbagai tokoh masyarakat Kalimantan
Tengah, termasuk Kota Palangka Raya. Apabila ibu kota pemerintahan berpindah
dari Jakarta ke Kalteng, sejumlah masyarakat meminta agar pemerintah tidak
melupakan sumber daya manusia (SDM) lokal.
“Saya setuju saja
Kalteng jadi ibu kota pemerintahan menggantikan Jakarta, asalkan dengan catatan
infrastruktur harus dipersiapkan dengan baik. Dana untuk pemindahan harus
benar-benar disiapkan. Yang paling penting, jangan melupakan SDM lokal. Mungkin
lebih tepatnya sebagai ibu kota pemerintahan saja,” ucap Kepala SMAN 2
Palangka Raya, M Mi’Razulhaidi.
Jika memang pemindahan
ibu kota direalisasikan, dia berharap bahwa Kalteng bisa semakin maju. Palangka
Raya sebagai ikon kota harus betul-betul ditata dengan baik.
“Sisi perekonomian
Kalteng mungkin akan mengalami kemajuan, jika pemindahan ibu kota terwujud. Akan
lebih banyak lagi kemajuan pada sektor lain,” ujarnya.
Tanggapan berbeda
datang dari Kepala MIN 2 Palangka Raya M Aini. Ia merasa kurang setuju dengan
adanya wacana pemindahan ibu kota. Sebab menurutnya saat ini pemerintah masih
banyak menanggung utang negara yang harus dibayar.
“Saya rasa
pemerintah tidak perlu memaksakan diri dengan wacana pemindahan ibu kota. Misalkan
pemindahan membutuhkan dana sebesar Rp400-600 triliun. Dari mana negara harus utang
lagi. Pada intinya saya kurang setuju,” sebutnya.
Di tempat terpisah,
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng, Dimas N
Hartono mengatakan, pemindahan ibu kota ini tentu memiliki dampak. Otomatis
wilayah yang dibuka bukan wilayah yang kecil. Harus dibuat kajian lingkungan
hidup strategis (KLHS) terlebih dahulu.
“Perencanaan
pembangunannya harus terukur dan tepat,†singkatnya.
Selain itu, kata dia,
pembukaan lahan besar-besaran akan terjadi. Dengan demikian akan terjadi
deforestasi di wilayah ini. Belum lagi dampak sosial, budaya, dan lainnya. Sebab,
yang dipindahkan ini adalah pusat pemerintah dengan jumlah orang yang banyak.
“Akan rentan terjadinya
konflik lahan dan kepentingan,†kata Dimas saat dikonfirmasi Kalteng Pos,
kemarin.
Untuk itu, sambung dia, perencanaan pemindahan
ini harus matang dipikirkan. Jika tidak, maka nantinya Kalteng akan mengalami
yang tak jauh berbeda dengan kondisi Jakarta saat ini, bahkan bisa lebih buruk.
(abw/don/ce/ala)