PROKALTENG.CO-Mukhtarudin resmi dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding.
Pengangkatan ini menandai langkah baru bagi politikus Partai Golkar tersebut dalam perjalanan panjang kariernya di dunia birokrasi, bisnis, hingga politik nasional.
Mukhtarudin lahir di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya dan kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Krisnadwipayana. Latar belakang akademiknya banyak berfokus pada bidang ekonomi dan manajemen, yang kelak menunjang kiprahnya di sektor usaha maupun politik.
Karier profesional Mukhtarudin dimulai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1990. Ia ditempatkan di bidang promosi penanaman modal daerah hingga 2002. Pengalaman ini membuatnya memahami strategi pengelolaan investasi daerah serta pentingnya pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.
Setelah mengakhiri masa baktinya sebagai PNS, Mukhtarudin memilih terjun ke dunia usaha. Namun, kiprahnya di sektor bisnis tak berlangsung lama karena ia kemudian tertarik pada dunia politik. Pilihan ini mengantarkannya menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, mewakili daerah pemilihan Kalimantan Tengah.
Sejak 2004, Mukhtarudin aktif di parlemen. Ia tercatat duduk di berbagai komisi, salah satunya Komisi XII DPR. Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial di DPP Partai Golkar, menunjukkan kepeduliannya pada isu kemanusiaan dan sosial.
Setelah hampir dua dekade berkiprah di Senayan, Mukhtarudin akhirnya dipercaya Presiden Prabowo untuk masuk jajaran kabinet. Pada 8 September 2025, ia dilantik di Istana Negara sebagai Menteri P2MI. Dalam jabatannya ini, ia diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara, sekaligus mengawal kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
Menggantikan Abdul Kadir Karding yang sebelumnya menjabat sejak Oktober 2024, Mukhtarudin menghadapi tugas berat. Persoalan pekerja migran kerap menyangkut isu hukum, eksploitasi, hingga diplomasi antarnegara. Dengan pengalaman panjang di birokrasi dan legislatif, publik menanti langkah konkret Mukhtarudin dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja migran Indonesia. (akr/mel/fir/jpg)