PROKALTENG.CO-Pengamat ingin aparat keamanan dan intelijen lebih waspada saat Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri. Hal tersebut diungkapkan oleh Ujang Komarudin selaku pengamat politik dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR).
Ujang Komarudin mengingatkan para aparat keamanan dan intelijen untuk mewaspadai gerakan-gerakan yang berpotensi merongrong pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, aksi-aksi tersebut, bisa terjadi selama Presiden Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri. Oleh karena itu, Ujang mengingatkan agar aparat keamanan, baik Polri, TNI, maupun intelijen, dapat mengantisipasi segala bentuk ancaman tersebut.
“Bagaimanapun juga, negara ini harus dijaga. Kalau ada indikasi gerakan ke arah sana, ya tentu memperkuat aparat intelijen dan keamanan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi,” ujar Ujang seperti dikutip dari GenPI.co, Rabu (6/11).
Ujang menambahkan, semua elemen bangsa harus menjaga kedaulatan negara. Tidak boleh ada pihak yang mencoba merongrong atau mengganggu stabilitas dalam negeri, apalagi pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memulai pemerintahan dengan baik.
“Sebagai anak bangsa sebenarnya harus menjaga kondusivitas. Ketika presiden lawatan ke luar negeri, tidak boleh ada manuver-manuver yang merongrong kedaulatan dan mengganggu stabilitas politik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan, meskipun tugas tersebut menjadi tanggung jawab pihak keamanan, dia yakin aparat keamanan memiliki pengalaman dalam menjaga stabilitas keamanan negara dengan baik. Namun, dia mengingatkan agar aparat keamanan dan intelijen meningkatkan kewaspadaan dengan mengidentifikasi serta menutup celah bagi pihak-pihak yang berniat membuat kegaduhan.
“Saya melihat bahwa intelijen punya pengalaman yang bagus, dan polisi juga memiliki pengalaman yang baik dalam menjaga stabilitas bangsa,” ucapnya.
“Jadi yang harus dilakukan adalah deteksi dini dan peningkatan kewaspadaan dari para intelijen mau pun pihak keamanan untuk mengidentifikasi dan menutup celah bagi mereka yang mungkin melakukan gerakan-gerakan yang merugikan bangsa,” imbuhnya.
Ujang juga menyinggung upaya lain yang mencoba mendelegitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden, seperti aksi bertajuk Reuni 411 kemarin, yang menuntut Gibran ditangkap karena dikaitkan dengan akun Kaskus fufufafa.
Dirinya menegaskan bahwa Gibran telah dilantik secara sah sebagai wakil presiden, sehingga tidak perlu membuat gerakan yang dapat memicu instabilitas politik dalam pemerintahan Prabowo. Namun, jika memang ada pihak yang tidak puas, bisa gunakan mekanisme hukum yang berwenang. (genpi/jpg)