PALANGKA RAYA – Sejak Senin (1/4/2019), masyarakat Kalimantan
Tengah, khususnya di Kabupaten Kapuas dihebohkan dengan beredarnya kabar di
media sosial maupun aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, yang menyebutkan bahwa
Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat beserta istri dan salah seorang anggota DPRD
setempat, terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Bahkan disebutkan bahwa Ben
beserta istrinya juga telah dibawa ke Mapolda Kalteng untuk menjalani proses
lebih lanjut.
Terkait kabar tersebut, pihak
Polda Kalteng melalui Kabid Humas Kombes Pol Hendra Rochmawan pun memberikan
klarifikasi.
Hendra membantah jika Bupati
Kapuas maupun istrinya tengah terjerat persoalan hukum.
Terkait kabar Ben yang datang ke
Polda Kalteng, Hendra juga menegaskan bahwa hal itu tidak terkait dengan
masalah hukum.
“Beliau (Ben Brahim) memang ada
kegiatan di Polda. Bukan masalah hukum,†kata Hendra saat dikonfirmasi
kaltengpos.co, Senin (1/4/2019).
Sementara itu, dugaan adanya
persoalan hukum yang menyangkut para pejabat di Kabupaten Kapuas itu juga
sempat menguat ketika Wakil Bupati Kapuas H Muhammad Nafiah Ibonor, tiba-tiba
digiring oleh sejumlah petugas Satreskrim Polres Kapuas, masuk kedalam mobil
dan langsung menuju ke Polres Kapuas usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kapuas,
Senin (1/4) pagi.
Bahkan penjemputan terhadap
Nafiah yang terkesan buru-buru itu dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres
Kapuas AKP Budi Martono.
Nafiah ternyata tidak sendiri. Karena
Ketua DPRD Kapuas Algrin Gasan juga ternyata berada di mapolres.
Berbagai spekulasi pun akhirnya
bermunculan. Terlebih tidak satu pun informasi dari pihak kepolisian setempat
maupun pejabat daerah lainnya terkait kejadian tersebut.
Setelah sekitar 4 jam berada di
mapolres dan menjalani pertemuan tertutup, akhirnya Algrin Gasan memberikan
penjelasan singkat kepada wartawan yang telah menanti di mapolres.
“Kami hanya koordinasi
berkaitan pileg dan pilpres 2019 ini, tidak ada hal lain,” sebut Algrin singkat
saat ditanya wartawan.
Hal itu juga diamini Kapolres
Kapuas AKBP Tejo Yuantoro. Menurut dia, pemanggilan pihaknya itu hanya
koordinasi berkaitan persiapan Pemilu tahun 2019 ini.
“Ini hanya koordinasi
persiapan pemilu, makanya kami panggil pak wabup, karena pak bupati tidak
berada ditempat,” ucap Tejo Yuantoro. (nto)