Bawaslu Barito Utara menegaskan dugaan politik uang pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1, H. Shalahuddin–Felix Sonadie Y Tingan, tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan.
Memasuki tahapan kampanye PSU Pilkada Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng) , KPU dan Bawaslu setempat marak mengadakan ikrar menolak politik uang.Namun praktik yang bertentangan tersebut
Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, Anggota DPRD Kalimantan Tengah Yohanes Freddy Ering menyerukan pentingnya menjaga integritas demokrasi.
Putusan mengejutkan dijatuhkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Barito Utara (Batara), Rabu (14/5/2025).
Dugaan praktik politik uang dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Barito Utara (Batara) terus bergulir dan kini turut menyeret proses hukum hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Proses hukum terhadap kasus politik uang yang mencuat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Utara (Batara) memasuki fase akhir.
Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalteng untuk bersikap tegas dan transparan dala
Pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Barito Utara telah rampung. Hasil perhitungan suara menempatkan pasangan Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya (Agi-Saja) sebagai
Bawaslu Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah mengkaji laporan dugaan politik uang yang mencuat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Barito Utara.
Ratusan pendukung Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara nomor urut 1, Purman Jaya dan Hendro Nakalelo, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Utara, Senin (17/3/2025).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menanggapi informasi yang beredar mengenai dugaan praktik politik uang menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara.
Pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara bakal dikawal ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah (Kalteng). Fokus utama pengawasan adalah memastikan jalannya PSU sesuai prosedur dan mencegah potensi kecurangan, termasuk praktik politik uang.Â
Pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 2, Rizky Aditya Putra-Abdul Hamid, menghadirkan saksi dalam sidang sengketa Pilbup Lamandau di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/2/2025).
Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Aditya Putra dan Abdul Hamid langsung menyerang balik tuduhan terkait politik uang yang dilayangkan oleh Paslon Nomor Urut 1, Hendra Lesmana dan Budiman, yang mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Lamandau Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah, Satriadi, mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2024.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerukan agar Pilkada 2024 di provinsi ini berlangsung bersih dari politik uang, isu SARA, hoaks, dan politik identitas.
PROKALTENG.CO - PDI Perjuangan mengklarifikasi pernyataan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua yang melegalkan politik uang pada gelaran Pilkada Serentak 2024.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seruyan, mengimbau masyarakat untuk bisa melapor apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran saat pemilu. Seperti salah satunya terkait dengan dugaan pelanggaran money politik maupun lainnya.
Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, jika ditemukan bukti bahwa ada partai politik yang terlibat dalam politik uang, maka masyarakat yang menerima materi tersebut berhak melaporkannya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, menggelar sosialisasi di tengah-tengah masyarakat berbarengan dengan acara hari jadi Desa Sumber Mulya usia yang Ke- 30 di wilayah Kabupaten Lamandau, Sabtu malam (20/1/2024).
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, mengingatkan Peserta Pemilu serta masyarakat umum, agar tidak melakukan praktik politik uang pada Pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024.
PROKALTENG.CO - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menunggu tindakan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan ulama kondang Miftah Maulana Habiburrohman atau Gus Miftah.
Menjelang pesta domokrasi Pemilu 2024. Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohannes Freddy Ering. Ingatkan masyarakat Kalteng supaya hindari money politik atau politik uang.
Sebayak 77 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) September 2023 mendatang. Anggota komisi I DPRD Kabupaten Kotim Sutik, berharap, Pilkades Serentak 2023 harus bebas dari Politik uang .
