Pertamina kini mulai melakukan pendataan kendaraan roda empat yang menggunakan bahan bakar subsidi, Pertalite.
Brand Manager Pertamina, Yasir Huwaydi, menyampaikan bahwa pendataan ini merupakan aturan dari pemerintah pusat. Yasir menjelaskan bahwa pendataan dimulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah awal.
Siap-siap, pemerintah bakal memberlakukan pembelian Pertalite menggunakan kartu khusus per 1 Agustus 2024. Adapun kartu khusus yang dimaksud ialah Fuel Card 5.0.
Masyarakat yang ingin membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite akan menggunakan kartu. Aturan pembelian BBM Pertalite menggunakan kartu akan mulai diterapkan pada 1 Agustus 2024.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) Arifin Tasrif akan membatasi penggunaan BBM pertalite (RON 90).
Dikatakannya, BBM jenis pertalite dan BBM subsidi lainnya akan dibatasi, dan tidak semua kendaraan bisa akses.
Antrean kendaraan yang meluber hingga keluar area SPBU sampai saat ini tak kunjung mereda. Pemandangan di seantero SPBU di Samarinda dan di Balikpapan itu telah berlangsung tiga bulan terakhir. Ironisnya, tak jauh dari SPBU, deretan BBM subsidi jenis pertalite dijual para pengetap melalui mesin pom mini.
BBM jenis Pertalite di SPBU Kota Palangkaraya belakangan ini sering habis. Sehingga mengakibatkan antrian yang panjang dan berpotensi menimbulkan kemacetan.
Mengetahui kondisi demikian, Anggota Komisi B Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangkaraya, HM Khemal meminta kepada Pertamina untuk bisa menambah kuota Pertalite di Kota Palangkaraya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Palangkaraya, Wahid Yusuf merespon soal wacana penghapusan Pertalite yang tengah digaungkan oleh PT Pertamina (Persero) dalam beberapa pekan ini.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan sangat dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng). Begitu juga dengan Kota Palangkaraya. Terlebih  bagi wilayah yang berada di pelosok pedalaman Kalteng yang dinilai masih susah untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite tersebut.
Rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite RON 90 yang bersubsidi dengan Pertamax Green 92 mendapat perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalteng, Sengkon mengatakan rencana penghapusan Pertalite tersebut, tentu akan melalui berbagai pertimbangan. Meski begitu, diharapkan kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat.
Kondisi antrean di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Palangka Raya mulai menghilang. Masyarakat yang sebelumnya sempat mengantre hingga panjang saat melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, kini tak ada lagi.
Masih ditemuinya antrean BBM jenis Pertalite di Palangka Raya ditenggarai salah satunya akibat langkanya BBM jenit tersebut. Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah(Kalteng) Kuwu Senilawati mempertanyakan kinerja Badan Pengatur Hilir(BPH) Minyak dan Gas(Migas) bumi.
