Kepala BKD Provinsi Kalteng, Lisda Arriyana, menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis (juknis) maupun petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait mekanisme seleksi CPNS 2026.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan dukungan penuh terhadap penertiban kawasan hutan oleh pemerintah pusat sebagai upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam.
DPRD Kalimantan Tengah menyoroti kerusakan jalan nasional di wilayah DAS Barito yang dinilai cukup parah dan membahayakan, serta mendesak pemerintah pusat segera melakukan perbaikan menyeluruh.
Agustiar menegaskan, dukungan dan intervensi pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan regulasi yang selama ini membatasi gerak daerah.
Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i menegaskan ASN harus patuh pada kebijakan pemerintah pusat serta menjaga persatuan agar tidak menimbulkan gejolak di daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi kendala serius dalam merealisasikan proyek strategis akibat keterbatasan kewenangan di kawasan hutan dan lahan.
Wagub Kalteng H. Edy Pratowo berharap agar pemerintah pusat dapat menerapkan sistem pembagian dana bagi hasil yang lebih proporsional antara pusat dan daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan. Meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan untuk bisa melakukan upaya semaksimal mungkin, untuk mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus atau DAK dari pemerintah pusat.
