DPRD Kalimantan Tengah mendorong budaya peduli lingkungan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat agar pembangunan daerah tetap berkelanjutan dan tidak mengorbankan kelestarian alam.
Penguatan PAD dinilai menjadi kunci memperluas ruang fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Bapperida Kalteng mendorong sinergi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya air terpadu guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjaga ketersediaan air bagi generasi mendatang.
Perdagangan karbon membuka peluang baru bagi Kalimantan Tengah untuk mengubah kekayaan hutan dan lahan gambut menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Bapperida Kalteng menggelar Rakor pengelolaan wilayah berbasis ekosistem untuk menyelaraskan upaya konservasi, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan lingkungan.
Bapperida Kalteng mengajak masyarakat dan organisasi non-pemerintah terlibat dalam penyusunan RAD SDGs 2026-2030 guna mempercepat pembangunan berkelanjutan di daerah.
Pemprov Kalteng menargetkan penyusunan RAD SDGs 2026-2030 rampung dan ditetapkan melalui peraturan gubernur pada tahun depan sebagai pedoman pembangunan daerah berkelanjutan.
Bapperida Kalteng terus mendukung visi gubernur dengan memperkuat perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor serta pendekatan berbasis riset dan data.
Pemkab Seruyan bersama Kaleka Indonesia memperkuat kolaborasi strategis untuk mendorong pembangunan ramah lingkungan yang berdampak langsung pada ekonomi kerakyatan.
Bupati Kotim, Halikinnor, menegaskan hibah dan bansos harus tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta tercatat di SIPD untuk manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemprov Kalteng mendorong sinergi semua pihak dalam menjaga kelestarian hutan sebagai penopang ekosistem dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mencegah kerusakan dan kebakaran hutan.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antar pemerintah, pusat, dan masyarakat guna mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Bapperida Kaltengmenegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan penyusunan RPJMD dan RKPD guna memastikan arah pembangunan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan menuju Kalteng Berkah dan Bermartabat
Kabupaten Lamandau berhasil menekan angka kemiskinan melalui penguatan sektor non-tambang seperti pertanian, perkebunan, dan UMKM, meski memiliki DBH tambang terendah di Kalimantan Tengah.
Peresmian GSJA Shekinah menunjukkan komitmen Pemkab Batara dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur keagamaan serta optimalisasi aset publik untuk kepentingan masyarakat.
DPMD Kalteng gelar FGD untuk perencanaan desa tangguh bencana. Kegiatan ini bertujuan menyusun panduan adaptif dan berkelanjutan bagi seluruh desa di Kalteng.
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menegaskan seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) di sektor perkebunan kelapa sawit wajib mematuhi aturan yang berlaku.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah mendukung upaya Kepala Desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah perdesaan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan arah pembangunan jangka menengah 2025-2029 selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Herianto, mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan aktif menjaga kelestarian alam.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H Agustiar Sabran. Menegaskan pemerintah provinsi berkomitmen untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata hingga ke pelosok desa.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Okki Maulana, menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kalteng.
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Willy Midel Yoseph dan Habib Ismail bin Yahya (Willy-Habib), berkomitmen membawa perubahan signifikan untuk Kalteng.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan. Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Â menggelar kegiatan konsultasi publik I, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangan Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan KLHS Rencana Pembangunan Jangan Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan.
enerapan sustainable finance terus menjadi concern utama seluruh kalangan industri, tak terkecuali industri keuangan. Hal ini dilakukan untuk menjawab isu lingkungan sebagai tantangan global terbesar di masa depan.
