Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) melalui upacara resmi yang digelar khidmat di halaman kantor bupati, Senin (1/12).
Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Apel Siaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), di Halaman Kantor Bupati Barito Utara, (7/7/2025).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Ir Hj Mery Rukaini MIP menyampaikan, apresiasinya atas pelaksanaan ikrar netralitas kepala desa dan lurah se-Kabupaten Barito Utara,
Penjabat (Pj) Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu, menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 besok.
Anggota DPRD Murung Raya (Mura), Rejikinoor mengingatkan aparat, khususnya ASN untuk netral tidak terlibat pada proses dukung-mendukung pada paslon tertentu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan hingga saat ini masih belum menerima laporan adanya Apartur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah setempat yang tidak netral pada Pilkada 2024.
Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah alat kelengkapan negara. Terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari, yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan.
Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) terus menyerukan komitmen netralitas dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024 mendatang. Â Pihaknya menandatangani pakta integritas yang dilakukan oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto bersama Danrem 102 dan KPU Kalteng, beberapa waktu lalu.
Penjabat Bupati Lamandau, Said Salim, menegaskan bahwa netralitas aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan komitmen moral yang harus dijunjung tinggi.
Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Shalahuddin, mengingatkan kepada seluruh kepala desa dan lurah untuk tetap menjaga netralitas.
Seluruh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Seruyan melakukan penandatanganan bersama dengan menyatakan ikrar netralitas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Sri Widanarni menegaskan, pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang.
Menjelang pelaksanaan Pilkada yang semakin dekat, Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hera mengingatkan bahwa ASN yang melanggar aturan netralitas akan mendapatkan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Penjabat Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani menegaskan, tidak lama lagi akan dilaksanakan pesta demokrasi. Yaitu adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan walikota di seluruh wilayah. Tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pj Bupati Kapuas H Darliansjah didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Septedy menghadiri secara langsung kegiatan Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/9/2024).
Pejabat (Pj) Bupati Kapuas H Darliansjah menyebut, salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, akan dilaksanakan pada 27 November mendatang dan tahapan pelaksanaannya dalam proses berjalan.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak agar menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan mengingatkan kepada seluruh Penjabat (Pj) kepala desa (kades) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan, agar pada pesta demokrasi atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Seruyan dapat menjaga netralitas.
Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 November mendatang, Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani bersama pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengadakan ikrar netralitas ASN.
Mendekati pemilihan kepala daerah atau Pilkada Murung Raya digelar 27 November 2024 mendatang, Aparatur Sipil negara (ASN) Murung Raya diminta wajib menjaga netralitas.
Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) kepala daerah tahun 2024, Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Deddy Winarwan tidak henti-hentinya mengingatkan, kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel.
Sebanyak 50 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 375 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Mura diminta netral. PPK dan PPS bertugas sebagai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak gubernur/ wakil gubernur Kalimantan Tengah dan bupati/wakil bupati Kabupaten Murung Raya 2024, Minggu (26/5) lalu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau melantik panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pulang Pisau. Pelantikan yang dilakukan di Aula Banama Tingang Kompleks kantor Bupati Pulang Pisau, kamis (16/5) dihadiri Asisten Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Pulang Pisau Hayes Hendra mewakili Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani.
Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangkaraya. Akan segera menindaklanjuti adanya informasi oknum kepala dinas (Kadis) di Kota setempat yang diduga melanggar netralitas (Aparatur Sipil Negara) ASN menjelang Pemilu 2024 berdasarkan postingan di salah satu media
MASA menjelang pilpres selalu menjadi pertaruhan netralitas aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena sering kali menjadi wacana yang mengemuka di publik.
Pj Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu menyatakan dirinya tetap konsisten dan berkomitmen untuk menjaga aparat sipil negara (ASN) Kota Palangkaraya tetap netral dalam pemilihan umum (pemilu) 2024.
Wakapolres Lamandau, Kompol Samsul Bahri memberikan arahan kepada personel saat pelaksanaan apel pagi, Senin (22/1/2024). Arahan jam pimpinan tersebut, dinilai sangat penting untuk diberikan kepada personelnya. Sebab, hal itu menyangkut kebijakan dan strategi pimpinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga kamtibmas tetap kondusif.
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Murung Raya (Mura) diminta untuk tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Awal masuk kerja tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas menggelar apel besar. Kegiatan yang dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Kapuas, Selasa (2/1) diikuti oleh seluruh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lingkup Pemkab Kapuas.
Penjabat (PJ) Bupati Lamandau, Lilis Suriani. Menghadiri Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke 78 Kementerian Agama Republik Indonesia, di Halaman Madrasah Aliyah Kabupaten Lamandau, Rabu pagi (3/1/2024).
Divisi Propam Polri memastikan upaya menjaga netralitas seluruh anggota Polri dilakukan dengan berbagai cara. Hal itu menindak lanjuti perintah Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.
Menghadapi Pemilu 2023 mendatang, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura), wajib untuk menjaga netralitas dalam tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
Isu netralitas aparat menjadi krusial belakangan ini. Terutama karena dua paslon dari "kekuasaan" ikut bersaing. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan meminta agar aparat pemerintah, TNI, maupun polisi, yang dipaksa tidak netral dalam Pilpres 2024 mendatang untuk melawan atasannya. Hal itu ia sampaikan saat berkampanye di Medan, Sumatera Utara.
Rangkaian pesta demokrasi nasional siap digelar tahun depan. Mulai pemilihan presiden dan anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota. Tepatnya pada Februari 2024. Dilanjutkan pilkada serentak di akhir tahun yang sama.
Beragam persiapan pun telah dilakukan untuk menyongsong pesta demokrasi tersebut. Salah satunya, guna memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersikap netral dan tidak melakukan politik praktis.
