Kesuksesan Pemilu ditandai dengan pelaksanaan pemungutan suara berlangsung dengan lancar. Pelaksana pemungutan suara itu dilakukan di tingkat bawah. Pelaksana itu merupakan badan adhoc yang disebut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah (Kalteng) Sastriadi mengatakan, sebanyak 24.296 kotak suara yang sudah selesai setting, packing dan siap kirim dari jumlah kotak suara diterima di seluruh kabupaten dan kota sebanyak 39.422 kotak suara.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUÂ RI) Hasyim Asy'ari mengatakan, Presiden ataupun Wakil Presiden beserta menterinya bisa melakukan kampanye asalkan mengajukan cuti.
Menurutnya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pelaksanaan pesta demokrasi tinggal hitungan hari lagi. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangkaraya secara serentak hari ini, Kamis (25/1/2024) melantik anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pelantikan dilakukan di 6 tempat, salah satunya di GOR Indoor Serbaguna, Jalan Tjilik Riwut Kilometer 5 Kota Palangkaraya.
Sebagai upaya dalam memastikan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Kabupaten Seruyan, Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono mengecek langsung sistem keamanan gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seruyan, Rabu (17/1).
Kapolres Seruyan, AKBP Priyo Purwanto kembali melakukan pengecekan terhadap gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Seruyan di Kuala Pembuang, Selasa (16/1).
Kapolres Seruyan yang turut didampingi pejabat utama di lingkungan Polres Seruyan hingga pihak KPU mengatakan kunjungan yang dilakukan ini dalam rangka memastikan secara langsung keamanan terkait persiapan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Seruyan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah (Kalteng) merilis Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 18 partai politik peserta Pemilu 2024 dan Calon Anggota DPD RI di Kalteng.
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan kenaikan transaksi signifikan pada rekening milik para calon legislatif caleg yang masuk daftar calon tetap (DCT). Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, ada puluhan triliun laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang terkait dengan caleg.