Penanganan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang menjerat daftar pencarian orang (DPO) yang juga mantan calon legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku dinilai kental nuansa politik dan penuh intervensi. Sebab, kasus pencarian Harun Masiku terkadang ramai menjadi perbincangan publik dan juga meredup seketika.
Kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berdatangan usai penyitaan handphone dan buku Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Ahli hukum menilai tindakan ini sebagai pelanggaran KUHAP dan hak asasi manusia (HAM).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangapi dingin laporan Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi yang melaporkan tim penyidik KPK ke Dewas dan Bareskrim Polri. Laporan itu tak menjadi persoalan dan bisa menjadi bentuk kontrol atas pekerjaan-pekerjannya.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto protes kepada KPK karena telepon selulernya atau Hp miliknya disita KPK saat dirinya diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku.
Hasto Kristiyanto mengaku sempat berdebat dengan tim penyidik KPK usai Hp miliknya disita petugas pada pemeriksaan sebagai saksi, Senin (10/6/2024).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita berbagai aset milik mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Rita Widyasari. Penyitaan itu dilakukan setelah penyidik KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Kertanegara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada pekan depan.
Rencananya, Hasto bakal diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap yang melibatkan Harun Masiku.
Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masuk tiga daerah teratas penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bersama dengan Papua dan Sumatera Utara.
KPK bisa menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan tuduhan merugikan keuangan negara.
Peluang itu muncul ketika terungkap dugaan penggunaan anggaran Kementerian Pertanian oleh SYL untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (24/4) kemarin.
NANGA BULIK, PROKALTENG.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau menjadi salah satu daerah di Kalteng yang mengalami penurunan nilai indeks Survei Penilaian Integritas (SPI).
