Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengunggah total harta kekayaan tiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam situs e-LHKPN. Hal ini dilakukan KPK setelah KPU RI menggelar penetapan dan pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024.
PROKALTENG.CO - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim, dirinya tidak pernah mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo merasa heran dengan tingkah laku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, yang mengumpat dan menutupi wajahnya dengan tas usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/11).
PROKALTENG.CO - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
Polisi temukan beberapa barang bukti yang dicari guna memperkuat penyidikan dan menetapkan tersangka, terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Kediaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, selama tiga jam.
Diketahui bahwa penggeledahan tersebut di Perumahan Villa Galaxy Cluster A2, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan.
Baru satu hari menjabat menteri pertanian, Andi Amran Sulaiman sudah membuat terobosan tak biasa. Ia meminta pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor di Kementerian Pertanian (Kementan).
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO - Massa Aksi dari Solidaritas Masyarakat Dayak (SMD) menuntut kepada Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) selaku penyidik dan penuntut dalam perkara Ben – Ary untuk menghentikan perkaranya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dipastikan tidak menghadiri panggilan perdana Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, penyidik menjadwalkan pemanggilan ulang pada pekan depan.
Untuk uang hasil dugaan korupsi itu, KPK menemukan, SYL, KS, MH, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kementan menggunakannya untuk umrah dengan nominal miliaran rupiah
