Pemprov Kalteng terus mendorong transformasi digital sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat birokrasi, dan memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah terpencil.
Pemprov Kalteng memastikan program prioritas seperti KHBS, layanan kesehatan gratis, dan Satu Rumah Satu Sarjana tetap berjalan optimal meski dilakukan efisiensi anggaran daerah.
Ketua Komisi III Sigit Widodo menyebut evaluasi data terus dilakukan secara berkala, sekaligus mendorong sinergi lintas pihak untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Wagub Kalteng Edy Pratowo mengajak Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menghapus sekitar 40 persen penerima bantuan sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) setelah ditemukan ketidaktepatan sasaran.
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menegaskan, keterlibatan relawan desa diharapkan mampu mempercepat distribusi KHBS sebagai tahap awal sebelum penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sbaran mengungkap sekitar 15 persen penerima program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) dicabut karena dinilai sudah mampu.
