Kanwil Kemenkum Kalteng dan DPRD Gunung Mas memperkuat koordinasi pembahasan Raperda Hukum Adat serta rencana pelindungan kekayaan intelektual untuk mendukung kepastian hukum dan potensi lokal.
Kuasa hukum menegaskan laporan pidana dugaan pelecehan seksual nonfisik vokalis Band R.A.S.Y.A di Polda Kalteng terus bergulir meski pihak terlapor telah dijatuhi sanksi denda adat.
Penanganan peredaran narkotika di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan setelah para pimpinan adat Dayak sepakat mendorong penerapan sanksi adat yang lebih tegas.
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah didampingi Wakil Ketua II Berinto menghadiri pelantikan dan pengukuhan Damang Kepala Adat Kecamatan Tamban Catur dan Kecamatan Kapuas Hilir masa bakti 2025-2031 d
NANGA BULIK, PROKALTENG.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kepada masyarakat di aula Bappedalitbang, Kabupaten Lamandau, Kamis (16/11).
Penerapan sanksi hukum adat rupanya cukup efektif. Pusat beri apresiasi atas gagasan Pemkab Kotim tersebut. Yang diberlakukan di Kecamatan Mentawa Baru (MB) Ketapang. Bagi pelaku pembuang sampah sembarangan rupanya cukup efektif. Hal itu terbukti dengan berkurangnya sampah yang berserakan di wilayah tersebut.