Hukum Adat

Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN) melaporkan dugaan berita bohong dan pelanggaran hukum adat ke Kedamangan Jekan Raya, Rabu (25/2).

DPRD Gunung Mas (Gumas) menegaskan pentingnya peran damang atau kepala adat dalam menyelesaikan sengketa adat di masyarakat.

DPRD Gunung Mas (Gumas) mengingatkan para damang terpilih di sejumlah kecamatan agar benar-benar mengabdi dan melayani masyarakat adat dengan tulus.

Penanganan peredaran narkotika di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan setelah para pimpinan adat Dayak sepakat mendorong penerapan sanksi adat yang lebih tegas.

GDAN Kalimantan Tengah bersama tim gabungan kembali menggelar Operasi Pemulihan Kampung Narkotika di kawasan Ponton, Palangka Raya, Jumat (7/11).

Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah didampingi Wakil Ketua II Berinto menghadiri pelantikan dan pengukuhan Damang Kepala Adat Kecamatan Tamban Catur dan Kecamatan Kapuas Hilir masa bakti 2025-2031 d

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, tengah mengupayakan pemberantasan Narkoba melalui hukum adat.

NANGA BULIK, PROKALTENG.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kepada masyarakat di aula Bappedalitbang, Kabupaten Lamandau, Kamis (16/11).

Penerapan sanksi hukum adat rupanya cukup efektif. Pusat beri apresiasi atas gagasan Pemkab Kotim tersebut. Yang diberlakukan di Kecamatan Mentawa Baru (MB) Ketapang. Bagi pelaku pembuang sampah sembarangan rupanya cukup efektif. Hal itu terbukti dengan berkurangnya sampah yang berserakan di wilayah tersebut.

Hukum Adat Perlu Disosialisasikan