Pemerintahan Desa (Pemdes) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, diminta tidak bergantung pada Alokasi Dana Desa atau ADD dan Dana Desa atau DD untuk melakukan pembangunan. Tetapi Pemdes harus mampu berinovasi menggali potensi-potensi usaha di desa yang bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Langkap. Mendorong adanya upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya di daerah ini secara berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan SDM berkelanjutan tentu hal itu akan berdampak positif bagi daerah, sebab setiap program strategis kedepannya bisa dimanfaatkan lebih optimal.
- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Memey Wulandari mengajak seluruh masyarakat Kotim untuk lebih peduli terhadap pemeliharaan fasilitas umum.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Modika Latifah Munawarah. Meminta pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan (Dishub), bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotim untuk mencegah dan melarang truk angkutan masuk kota Sampit.
Sebanyak 39 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),melakukan reses ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.Â
Ketua Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun. Bersama anggota Komisi II yang membidangi masalah sampah melakukan kunjungan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 14.
Ketua komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hj Mariani. Mengatakan miris dengan kondisi daerah. Pasalnya banyak masyarakat di daerah ini yang harus berusan dengan hukum karena nekat mencuri tanda buah sawit (TBS) milik perusahaan. Mestinya pemerintah daerah tidak tutup mata dengan hal ini
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lumban Gaol, Mendorong kepada pemerintah daerah hingga ke tingkat desa supaya melakukan jemput bola turun kemasyarakat atau melalui RT setempat untuk melakukan pendataan terhadap warganya yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan secara gratis dari pemerintah. Terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonominya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah. Memdorong seluruh masyarakat yang memiliki lahan perkebunan sawit. Supaya mengurus Legalitas kebunnya dan pemerintah daerah harus mempermudah dalam pengurusannya .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengelar rapat dengar pendapat (RDP). Terkait Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
