Reses anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun ini tak hanya soal menjaring aspirasi rakyat, tapi juga diwarnai peringatan keras soal disiplin.
Pengungkapan jaringan peredaran narkoba lintas provinsi, oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah dan BNN Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi alarm keras bahwa peredara
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah. Menyoroti kondisi fiskal daerah yang kian tertekan akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun. Menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun. Menyambut dengan antusias kehadiran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim, yang resmi beroperasi
Komposisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini resmi lengkap beranggotakan 10 orang, setelah Muhammad Ramadhana Rahman dilantik sebagai anggota DPRD Kotim masa jabatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka pengambilan sumpah/janji Muhammad Ramadana Rahman sebagai anggota DPRD Kotim
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H. Rudianur. Menegaskan perlunya dukungan nyata pemerintah daerah untuk mendorong keberhasilan program ketahanan pangan nasional
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun. Menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah pusat yang dinilainya masih terlalu sentralistik dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH)
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun. Melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah pusat yang dinilainya masih terlalu sentralistik dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH)
Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), H Rudianur. Menegaskan perlunya dukungan nyata pemerintah daerah untuk mendorong keberhasilan program ketahanan pangan nasional, yang saat ini menjadi p
Persoalan lahan kembali menyeruak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Warga Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu, resah setelah lahan yang selama ini mereka kelola ternyata berbenturan dengan izin
Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sutik. Menyoroti, sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang kini banyak ditangani pemerintah provinsi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2017
- Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Ir Pardamean Gultom. Mendorong adanya peningkatan sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat, dan juga investor untuk dapat mewujudkan iklim investasi sehat di Kabupaten Kotim.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab):Katingan melalui instansi terkait, diminta untuk memberikan bantuan kepada para korban kebakaran di Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Syabana. Meminta pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan di daerah pelosok desa
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Modika Latifah Munawarah. Meminta kepada masyarakat untuk menjaga kondisi stabilitas drainase, dengan tujuan agar dapat berfungsi dengan baik sehingga apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi tidak terjadi banjir.
Dunia maya tengah diramaikan isu panas terkait dugaan seorang anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) yang bersitegang di kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan hingga pecahkan mej
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar pemotongan hewan kurban di halaman kantor mereka, Sabtu (7/6).
Beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Katingan kembali melaksanakan seleksi tahap II untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seleksi PPPK ini
PT Makin Group, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), diduga telah beraktivitas selama puluhan tahun tanpa mengantongi izin hak guna usaha (HGU).
Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hampir setiap tahunnya, tidak lepas dari berbagai potensi bencana alam. Baik itu banjir saat musim penghujan, kebakaran hutan ketika kemarau yang menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di dataran rendah dan lahan gambut serta berdekatan dengan sungai.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Meminta pemerintah daerah terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan lebih efisien dalam menggunakan anggaran dan fokus pada kebutuhan prioritas.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Marudin. Mengatakan ada 27 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dilakukan pembahasan pada tahun 2025 nanti.
Tingginya angka ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit, disoroti Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Wahito Fajriannor.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Abdul Kadir. Memberikan apresiasinya kepada Kapolres Kotawaringin Timur beserta jajarannya yang telah berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu, dengan barang bukti yang cukup besar yaitu 1 kilogram dari dua orang terduga bandar narkoba.
Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kualifikasi pendidikan tenaga pengajar di berbagai wilayah Kotim masih belum memenuhi standar. Dan distribusi tenaga pendidik yang dinilai belum merata.Hal ini menjadi sorotan oleh Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotim.Â
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Diminta untuk menyesuaikan pemberian beasiswa dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Terutama untuk bidang-bidang strategis yang sangat dibutuhkan di daerah ini, Hal tersebut menjadi penting dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Sekretaris  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Marudin. Mengatakan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Dalam menekan inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pemerintah daerah setempat dinilai perlu melakukan langkah-langkah strategis. Diantaranya dengan menyiapkan beberapa opsi untuk pencegahan dini dan jangka panjang.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta untuk bertahap melakukan inventarisir terhadap aset milik daerah. Berupa jalan yang dimanfaatkan pihak perusahaan besar swasta (PBS) untuk kepentingan kegiatan usaha perkebunan.
Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umumnya. Terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 pada saat rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (12/11).
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi. Mendorong Pemerintah Kabupaten setempat untuk lebih serius membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Misalnya menjadi penjamin dalam pinjaman modal di bank.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Ridho Ansari. Menyoroti keberadaan perusahan besar swasta (PBS) yang berinvestasi di daerah setempat. Agar bisa mempekerjakan tenaga kerja lokal (TKL) sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda).
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hendra Sia. Mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten terkait target Peningkatan kelistrikan bagi masyarakat, yang mana menjadi salah satu program prioritas pemerintah sampai pada tahun 2025 nantinya.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Noor Aprilly. Mengajak seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda agar menjaga dan melestarikan budaya daerah. Sehingga tidak tergerus oleh kemajuan zaman.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Belum lama ini mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengevaluasi pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) di daerah ini, karena program tersebut selama ini belum berjalan dengan baik.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur M. Abadi. Mengingatkan kepada seluruh kepala desa, agar tidak memungut biaya kepada masyarakat yang ingin membuat surat keterangan tanah (SKT). Pasalnya dari segi aturan bahwa pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanah ini tidak dipungut biaya (gratis).
Pemerintahan Desa (Pemdes) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, diminta tidak bergantung pada Alokasi Dana Desa atau ADD dan Dana Desa atau DD untuk melakukan pembangunan. Tetapi Pemdes harus mampu berinovasi menggali potensi-potensi usaha di desa yang bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Langkap. Mendorong adanya upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya di daerah ini secara berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan SDM berkelanjutan tentu hal itu akan berdampak positif bagi daerah, sebab setiap program strategis kedepannya bisa dimanfaatkan lebih optimal.
- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Memey Wulandari mengajak seluruh masyarakat Kotim untuk lebih peduli terhadap pemeliharaan fasilitas umum.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Modika Latifah Munawarah. Meminta pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan (Dishub), bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotim untuk mencegah dan melarang truk angkutan masuk kota Sampit.
Sebanyak 39 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),melakukan reses ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.Â
Ketua Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun. Bersama anggota Komisi II yang membidangi masalah sampah melakukan kunjungan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 14.
Ketua komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hj Mariani. Mengatakan miris dengan kondisi daerah. Pasalnya banyak masyarakat di daerah ini yang harus berusan dengan hukum karena nekat mencuri tanda buah sawit (TBS) milik perusahaan. Mestinya pemerintah daerah tidak tutup mata dengan hal ini
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lumban Gaol, Mendorong kepada pemerintah daerah hingga ke tingkat desa supaya melakukan jemput bola turun kemasyarakat atau melalui RT setempat untuk melakukan pendataan terhadap warganya yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan secara gratis dari pemerintah. Terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonominya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah. Memdorong seluruh masyarakat yang memiliki lahan perkebunan sawit. Supaya mengurus Legalitas kebunnya dan pemerintah daerah harus mempermudah dalam pengurusannya .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengelar rapat dengar pendapat (RDP). Terkait Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Anggota komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Abdul Kadir. Mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim untuk tidak bermain judi online.Â
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Rudianur. Meminta pemerintah kabupaten dapat memaksimalkan pelayanan publik untuk masyarakat sampai ke desa-desa terpencil atau pelosok.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M. abadi Meminta kepada kepela daerah supaya rutin melaksanakan Tes urine terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu Pegawai Negeri Sipil, Tenaga kontrak dan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim, hal itu guna memastikan apa ASN tersebut tidak mengonsumsi narkoba (sabu) dan obat obatan terlarang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah. Mengungkapkan keprihatinan terhadap terhambatnya proyek pembangunan Puskesmas di Kecamatan Parenggean akibat kesalahan pihak ketiga.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyatakan siap mendukung terhadap pengembangan Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) menjadi pasar modern yang dilengkapi dengan tempat wisata.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Melalui Komisi III mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit. Untuk membahas berbagai langkah peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Kotim yang selama ini di keluhkan oleh masyarakat.
Penumpukan sampah terjadi di Jalan Sawit Raya Kelurahan Pasir Putih, Kacamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah banyak disorot di media sosial. yang memunculkan sentimen negatif dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit bersama Komisi II DPRD Kotim dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan setempat.
Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mengundang keprihatinan dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).Terkait kasus tersebut pemerintah daerah diminta untuk melakukan evaluasi serius terhadap para ASN yang ada di Kabupaten ini.
nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di tolak Oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dra.Rinie. Mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial (medsos). Terutama menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 ini.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Rudianur. Mengimbau masyarakat untuk taat membayar pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 sudah di depan mata. Diperlukan kepala daerah yang memiliki kapasitas mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kesuksesan Pilkada ada di tangan semua pihak, salah satunya di kalangan pemuda.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah. Mengingatkan perusahan swsata yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Supaya menjaga kolam limbahnya supaya tidak meluap ataupun jebol karena banjir.
Tenaga kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu ujung tombak dalam menjalankan setiap program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Maka kedisiplinan tenaga kesehatan dan pendidikan sangat diperlukan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga desa.
Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta kreatif dalam mengelola lahan tidur yang dimiliki. Masyarakat sebaiknya mulai berpikir untuk berinvestasi dengan menggarap lahan, apalagi pemerintah sudah melakukan berbagai program yang tujuannya untuk mendorong perekonomian rakyat di daerah.
Suksesnya pembangunan di tingkat desa tentu perlu dukungan semua pihak. Baik masyarakat sebagai objek pembangunan. Terkait hal itu, Camat diminta turut aktif dalam mengawal proses pembangunan di tingkat desa.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Eddy Mashami mendorong agar semua Kepala desa yang ada di Kabupaten Kotim dapat berkreasi dalam menggali potensi desa, dengan melihat Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di daerahnya masing-masing.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Chindy Maulidtika Yunifa. Meminta kepada pihak swasta atau investor khususnya yang ada di Kabupaten Kotim. Agar turut mendukung program pemerintah terutama terkait pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Hairis Salamad. Menilai penyelesaian pembangunan di bidang infrastruktur khususnya jalan, yang menghubungkan pusat kabupaten ke kecamatan-kecamatan masih menjadi kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun. Menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) I Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kotim, yang di gelar di salah satu hotel di Kota Sampit, Kamis (31/10).
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotim Angga Aditya Nugraha. Menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu kunci, untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur. Mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan petani lokal, khususnya yang berada di wilayah selatan Kabupaten Kotim.
DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pemerintah daerah untuk pembinaan atlet lokal guna meraih prestasi di tingkat nasional, karena sudah ada beberapa cabang olahraga (cabor) di Kotim memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah nasional.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan inspeksi mendadak (sidak), di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit. Setelah sebelumnya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait pelayanan medis.
Setiap tanggal 28 Oktober rakyat Indonesia bersama-sama memperingati Sumpah Pemuda. Pasalnya, Sumpah Pemuda dicetuskan pada 28 Oktober 1928. Tepatnya dalam Kongres Pemuda II. Makna Sumpah Pemuda memiliki arti mendalam bagi sejarah bangsa, dan isi Sumpah Pemuda ialah ikrar bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu yaitu Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah memprogram berobat gratis bagi masyarakat tidak mampu. Melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang didanai oleh pemerintah daerah. Dan saat ini sudah 98 persen penduduk kabupaten Kotim terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah. Menekankan perlunya perhatian serius terhadap ketersediaan tenaga medis di beberapa wilayah kecamatan yang ada di kabupaten ini. Terutama di wilayah utara, karena kekurangan dokter di daerah tersebut menjadi persoalan mendesak yang memerlukan solusi konkret dari Pemerintah Kabupaten Kotim.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur. Meminta pemerintah daerah setempat lebih transparan soal anggaran pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari berbagai sumber.
Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim). Meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan inovasi dan strategi baru dalam meningkatkan pendapatan. Serta menyelenggarakan program pembangunan. Dan menekankan pentingnya penggalian potensi daerah, agar pembangunan lebih optimal dan tidak hanya bergantung pada APBD.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Adapun, saat ini tahapan kampanye sedang berlangsung, tepatnya dari 25 September hingga 23 November 2024.
Kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit belakangan kembali mendapat sorotan setelah adanya keluhan keluarga pasien atas pembatalan nomor antrean online secara sepihak oleh pihak rumah sakit.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah. Meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menggencarkan sosialisasi terkait demam berdarah dengue (DBD) seiring dengan masuknya musim hujan.
Kualitas pelayanan di RSUD dr Murjani Sampit belakangan kembali mendapat sorotan. Setelah adanya keluhan keluarga pasien yang mengaku antreannya melalui aplikasi JKN online dibatalkan secara sepihak, karena kuota penuh dan tidak bisa mendaftar di hari yang sama.
Saat dilaksanakan rapat kompilasi Ketua Komisi I Angga Aditya Nugraha. Menyampaikan hasil pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2024 dengan mitra kerjanya. Ada sejumlah kecamatan yang belum membayarkan hak pegawainnya.
Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menyampaikan laporan hasil rapat mitra kerja tentang rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2024, di Rapat Kompelasi yang di laksanakan ruang rapat DPRD Kotim, Senin (21/10)
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Hafiz. Mempertanyakan adanya penambahan anggaran dalam rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun anggaran 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum dibayarkan sejak Bulan Agustus 2024 dan selanjutnya tidak sampai ada keterlambatan lagi.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun telah menetapkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim yang dinahkodai Marudin dari Fraksi PKB. Dengan ditetapkannya Bapemperda kiranya dapat melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dengan baik.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Noor Aprilly, mendorong pihak terkait, agar membuat pos pelayanan terpadu (posyandu) lebih kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kunjungan masyarakat.
