Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Abdul Kadir. Memberikan apresiasinya kepada Kapolres Kotawaringin Timur beserta jajarannya yang telah berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu, dengan barang bukti yang cukup besar yaitu 1 kilogram dari dua orang terduga bandar narkoba.
Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kualifikasi pendidikan tenaga pengajar di berbagai wilayah Kotim masih belum memenuhi standar. Dan distribusi tenaga pendidik yang dinilai belum merata.Hal ini menjadi sorotan oleh Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotim.Â
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Diminta untuk menyesuaikan pemberian beasiswa dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Terutama untuk bidang-bidang strategis yang sangat dibutuhkan di daerah ini, Hal tersebut menjadi penting dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Sekretaris  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Marudin. Mengatakan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Dalam menekan inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pemerintah daerah setempat dinilai perlu melakukan langkah-langkah strategis. Diantaranya dengan menyiapkan beberapa opsi untuk pencegahan dini dan jangka panjang.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta untuk bertahap melakukan inventarisir terhadap aset milik daerah. Berupa jalan yang dimanfaatkan pihak perusahaan besar swasta (PBS) untuk kepentingan kegiatan usaha perkebunan.
Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umumnya. Terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 pada saat rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (12/11).
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi. Mendorong Pemerintah Kabupaten setempat untuk lebih serius membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Misalnya menjadi penjamin dalam pinjaman modal di bank.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Ridho Ansari. Menyoroti keberadaan perusahan besar swasta (PBS) yang berinvestasi di daerah setempat. Agar bisa mempekerjakan tenaga kerja lokal (TKL) sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda).
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hendra Sia. Mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten terkait target Peningkatan kelistrikan bagi masyarakat, yang mana menjadi salah satu program prioritas pemerintah sampai pada tahun 2025 nantinya.
