Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta lebih serius. Untuk menangani kasus stunting dan gizi buruk yang masih tinggi di daerah ini. Khususnya di wilayah selatan seperti Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan. Untuk saat ini masih ada ratusan lebih balita yang mengalami gizi buruk dan stunting.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dra. Rinie, mengungkapkan bahwa masalah sulitnya mengatasi kemiskinan di Kotim terkait dengan hadirnya pencari kerja dari luar daerah. Ia menyatakan, angka kemiskinan sulit ditekan sekecil mungkin, terutama di daerah yang menjadi tujuan para pencari tenaga kerja.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotim, Riskon Fabiansyah, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pelestarian kebudayaan lokal.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Bunyamin. Meminta kepada intansi terkait agar fasilitas di Taman Kota Harus dipelihara dengan baik. Seperti WC Umum, lampu penerang maupun yang lainnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M Kurniawan, ikut menghadiri rapat pembahasan pengembangan Bandara H Asan Sampit di Aula rumah jabatan bupati belum lama ini. Menurutnya, pengembangan Infrastruktur Bandara H Asan Sampit meningkatkan potensi Sektor Pariwisata dan Perekonomian daerah
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotim, Hj Darmawati, mendesak pemerintah daerah, goptimalkan program ketahanan pangan di Kotim. Tujuannya untuk mencapai kemandirian pangan di daerah. Hj Darmawati mengatakan, pemerintah perlu melaksanakan program ini secara bertahap.
Sekertaris Komisi I DPRDÂ Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Ardiansyah meminta pemerintah daerah setempat untuk terus berupaya meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membenahi infrastuktur diwilayah Selatan.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah.T.S,Sos, mengingatkan, kepada semua Perusahaan Besar Swasta (PBS) jaga lingkungan dan programkan konservasi, Karena lahan konservasi yang harus disediakan oleh pihak perusahaan perkebunan. Berada di dalam hak guna usaha (HGU).
