APBD 2025

DPRD Kota Palangka Raya resmi mengesahkan perubahan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, Jumat (8/8/2025).

Wagub Kalteng Edy Pratowo menegaskan, serapan anggaran harus tepat waktu, mutu, sasaran, dan sesuai aturan, bukan sekadar mengejar target.

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo secara resmi membuka Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah, M. Katma F. Dirun, membuka Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (21/1). 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin (Kotim) telah menetapkan target pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar Rp 2,28 triliun.

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Sugianto Sabran, menargetkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Tahun Anggaran 2024.

Sekretaris  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Marudin. Mengatakan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan untuk hadir dalam rapat kerja pembahasan APBD 2025 antara komisi-komisi DPRD dan mitra kerja terkait.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dan Nota Keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Rancangan tersebut disampaikan pada rapat paripurna ke delapan masa persidangan satu tahun sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim, Selasa (12/11).

Sejak dilantik pada Agustus lalu, unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga kini belum terbentuk secara definitif. Kondisi ini berdampak pada molornya pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalteng 2025, padahal bulan Oktober sudah memasuki tahapan pembahasan.