Ingin Capai Herd Immunity Covid-19, 160 Juta Penduduk Harus Divaksin

Ketersediaan
vaksin Covid-19 yang diperoleh dari 3 perusahaan vaksin di Tiongkok pada
Desember nanti siap untuk memvaksin 9,1 juta orang. Setidaknya ada 3 perusahaan
vaksin yang siap berkomitmen menyediakan vaksin tersebut yakni Sinovac, Sinopharm,
dan CanSino. Karena baru tersedia untuk 9,1 juta penduduk, ada skala prioritas.
Tapi jika ingin mencapai target kekebalan kawanan atau Herd Immunity, jumlahnya
harus lebih dari itu.

Dirjen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto
menjelaskan untuk mencapai kekebalan kawanan atau Herd Immunity, tak perlu
memvaksin seluruh penduduk Indonesia. Tapi cukup 70 persen atau sekitar 160
juta orang.

 â€œBicara kebutuhan, berapa sih? Kalau kita mau
dicapainya kekebalan kawanan, maka tak perlu dilaksanakan 100 persen orang.
Cukup 70 persen bisa capai herd immunity. Dasar inilah capai di herd immunity,
160 juta orang. Apabila pakai platform di Sinovac, maka butuh dual dosis atau
dua kali divaksin. Total butuh 320 juta dosis,” katanya dalam konferensi pers,
Senin (19/10).

Karena
ada skala prioritas, 9,1 juta orang itu siapa saja? Menurutnya, populasi yang
divaksin yakni sesuai pada pada kaitan uji klinis fase III yakni usia 18-59
tahun. Dan saat uji klinis pada responden di kelompok itu tak ada yang
berpenyakit berat atau komorbid.

“Pertanyaannya
bagaimana di luar usia itu? Kami tak miliki data uji klinisnya, tak ada uji
klinis untuk usia nol sampai 18. Atau untuk usia di atas 60 tahun. Tetapi bukan
berarti kita akan abaikan. Tentunya dengan berjalannya waktu akan dilakukan
penelitian, seluruh dunia sama. Tapi di tahap awal akan dipakai bentangannya
pada usia itu,” imbuh Yurianto.

“Dan,
itu juga bukan berarti 18-59 tahun semuanya disuntik. Sebab yang dengan
komorbid kita tak punya data,” sebutnya.

“Maka
ada urut-urutannya. Saya lebih suka mengatakan urutan, daripada prioritas.
Sebab semuanya penting, siapa yang didahulukan,” tambah Yurianto.

Dari
diskusi dengan berbagai pihak termasuk dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
dan para ahli, prioritas pertama adalah tenaga kesehatan. Mereka yang lebih
berisiko dan sangat berisiko.

“Pertama
yakni tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit rujukan yang melayani pasien
Covid-19. Lalu petugas kesehatan di laboratorium rujukan. Mereka paling bahaya
berhadapan langsung dengan virus,” jelasnya.

Lalu
tenaga kesehatan yang melaksanakan contact tracing kasus baru. Ini sangat
berisiko terkena paparan lalu jatuh sakit. “Jumlah ini kami perkirakan hampir 2
jutaan. Data petugas kesehatan ini akan terus kami update dari dinas kesehatan
kabupaten/kota,” tuturnya.

Kemudian
yang akan divaksin adalah kelompok public services seperti Satpol PP, Polri,
TNI, petugas jasa bandara, stasiun, pelabuhan, dan lainnya. “Orientasinya
adalah pada ketersediaan jumlah vaksin. Jika 9,1 juta penduduk nanti dinyatakan
pasti divaksin dan BPOM memberikan izin penggunaan darurat, maka sejumlah
itulah yang akan kami lakukan penyuntikan. Sedang berproses,” tutupnya.

Ketersediaan
vaksin Covid-19 yang diperoleh dari 3 perusahaan vaksin di Tiongkok pada
Desember nanti siap untuk memvaksin 9,1 juta orang. Setidaknya ada 3 perusahaan
vaksin yang siap berkomitmen menyediakan vaksin tersebut yakni Sinovac, Sinopharm,
dan CanSino. Karena baru tersedia untuk 9,1 juta penduduk, ada skala prioritas.
Tapi jika ingin mencapai target kekebalan kawanan atau Herd Immunity, jumlahnya
harus lebih dari itu.

Dirjen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto
menjelaskan untuk mencapai kekebalan kawanan atau Herd Immunity, tak perlu
memvaksin seluruh penduduk Indonesia. Tapi cukup 70 persen atau sekitar 160
juta orang.

 â€œBicara kebutuhan, berapa sih? Kalau kita mau
dicapainya kekebalan kawanan, maka tak perlu dilaksanakan 100 persen orang.
Cukup 70 persen bisa capai herd immunity. Dasar inilah capai di herd immunity,
160 juta orang. Apabila pakai platform di Sinovac, maka butuh dual dosis atau
dua kali divaksin. Total butuh 320 juta dosis,” katanya dalam konferensi pers,
Senin (19/10).

Karena
ada skala prioritas, 9,1 juta orang itu siapa saja? Menurutnya, populasi yang
divaksin yakni sesuai pada pada kaitan uji klinis fase III yakni usia 18-59
tahun. Dan saat uji klinis pada responden di kelompok itu tak ada yang
berpenyakit berat atau komorbid.

“Pertanyaannya
bagaimana di luar usia itu? Kami tak miliki data uji klinisnya, tak ada uji
klinis untuk usia nol sampai 18. Atau untuk usia di atas 60 tahun. Tetapi bukan
berarti kita akan abaikan. Tentunya dengan berjalannya waktu akan dilakukan
penelitian, seluruh dunia sama. Tapi di tahap awal akan dipakai bentangannya
pada usia itu,” imbuh Yurianto.

“Dan,
itu juga bukan berarti 18-59 tahun semuanya disuntik. Sebab yang dengan
komorbid kita tak punya data,” sebutnya.

“Maka
ada urut-urutannya. Saya lebih suka mengatakan urutan, daripada prioritas.
Sebab semuanya penting, siapa yang didahulukan,” tambah Yurianto.

Dari
diskusi dengan berbagai pihak termasuk dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
dan para ahli, prioritas pertama adalah tenaga kesehatan. Mereka yang lebih
berisiko dan sangat berisiko.

“Pertama
yakni tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit rujukan yang melayani pasien
Covid-19. Lalu petugas kesehatan di laboratorium rujukan. Mereka paling bahaya
berhadapan langsung dengan virus,” jelasnya.

Lalu
tenaga kesehatan yang melaksanakan contact tracing kasus baru. Ini sangat
berisiko terkena paparan lalu jatuh sakit. “Jumlah ini kami perkirakan hampir 2
jutaan. Data petugas kesehatan ini akan terus kami update dari dinas kesehatan
kabupaten/kota,” tuturnya.

Kemudian
yang akan divaksin adalah kelompok public services seperti Satpol PP, Polri,
TNI, petugas jasa bandara, stasiun, pelabuhan, dan lainnya. “Orientasinya
adalah pada ketersediaan jumlah vaksin. Jika 9,1 juta penduduk nanti dinyatakan
pasti divaksin dan BPOM memberikan izin penggunaan darurat, maka sejumlah
itulah yang akan kami lakukan penyuntikan. Sedang berproses,” tutupnya.