Hari Kebaya Nasional diperingati tiap tanggal 24 Juli. Peringatan ini bisa menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan panjang kebaya sebagai salah satu simbol budaya Indonesia.
Kebaya yang kini dikenal sebagai busana nasional perempuan Indonesia ternyata tidak lahir dari satu tradisi tunggal, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi perdagangan, kolonialisme, modernitas, hingga kebijakan politik negara pada masa Orde Baru.
Desainer Lenny Agustin Ernawati dalam disertasinya berjudul ‘Kebaya Modern sebagai Busana Nasional Wanita Indonesia pada Era Orde Baru: Relasi Kuasa, Politik Kebudayaan, dan Tubuh Perempuan’, mengungkap, kebaya berkembang dari busana kosmopolitan di kota-kota pelabuhan menjadi simbol nasional.
Tentunya ini melalui proses sejarah yang panjang sebelum akhirnya dilembagakan secara sistematis oleh pemerintah Orde Baru.
Lenny menjelaskan, sebelum abad ke-15, masyarakat Nusantara umumnya mengenakan kain, kemben, sarung, hingga pakaian dari kulit kayu. Bentuk awal kebaya baru muncul setelah masuknya pengaruh Arab, Persia, India, Tionghoa, dan Eropa melalui jalur perdagangan Samudra Hindia.
Ia menyebut, asal-usul kebaya pun tidak berasal dari satu sumber tunggal. Perdebatan mengenai istilah qaba, cabaye, cabaaij, cambaya, hingga kebaya menunjukkan bahwa busana tersebut merupakan hasil akulturasi berbagai budaya.
“Kebaya tidak bersumber dari satu asal tunggal, tetapi terbentuk melalui akulturasi yang kompleks,” tulis Lenny dalam disertasinya, dikutip Jumat (24/7).
Menurutnya, perkembangan kebaya pertama kali banyak terjadi di kota-kota pelabuhan seperti Aceh, Malaka, Banten, Batavia, Makassar, Ambon, dan Banda. Wilayah tersebut menjadi titik pertemuan pedagang, elite lokal, komunitas asing, hingga masyarakat peranakan yang mempercepat lahirnya bentuk awal kebaya.
Meski demikian, penggunaan kebaya pada masa itu belum merata. Di kawasan pelabuhan, kebaya berkembang sebagai busana perkotaan yang kosmopolitan, sedangkan di pedalaman Jawa banyak perempuan masih mengenakan kemben atau kain tanpa atasan.
Dari Kebaya Keraton hingga Simbol Perempuan Indonesia
Memasuki abad ke-18 hingga awal abad ke-20, kebaya mulai mengalami pembakuan melalui tiga jalur, yakni lingkungan keraton, masyarakat kolonial perkotaan, dan komunitas peranakan. Dari proses tersebut lahirlah beragam jenis kebaya, seperti kebaya keraton, kebaya renda, kebaya encim, kebaya kutu baru, hingga kebaya janggan.
Lenny menjelaskan, setiap jenis kebaya memiliki fungsi sosial yang berbeda. Kebaya keraton merepresentasikan hierarki dan etika istana, kebaya encim menjadi simbol identitas perempuan Tionghoa peranakan, sedangkan kebaya kutu baru menunjukkan inovasi bentuk yang lebih praktis namun tetap mempertahankan ciri kebaya klasik.
Perubahan makna kebaya juga terjadi melalui sosok R.A. Kartini pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kebaya yang dikenakan Kartini kemudian dikenal sebagai kebaya Kartini dan menjadi simbol perempuan Jawa yang terdidik, bermartabat, sekaligus memiliki kesadaran sosial.
Memasuki era Politik Etis dan berkembangnya pendidikan Barat, perempuan pribumi mulai mengenal busana Barat yang lebih praktis untuk sekolah maupun bekerja. Namun, kebaya tetap dipertahankan sebagai lambang kesopanan, kehormatan keluarga, dan identitas pribumi.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, kebaya kemudian mulai memperoleh legitimasi sebagai representasi perempuan Indonesia. Soekarno mempopulerkan citra perempuan berkebaya dan bersanggul sebagai simbol kecantikan sekaligus kepribadian bangsa Indonesia.
Saat itu, kebaya juga terkenal sebagai fesyen yang menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat di Nusantara.
“Sejak masa pergerakan nasional hingga awal kemerdekaan, kebaya berada dipersimpangan antara nasionalisme dan modernisasi. Di satu sisi, kebaya dipahami sebagai penanda kepribadian Indonesia dan perlawanan kultural terhadap Barat. Di sisi lain, perempuan terdidik membutuhkan busana yang lebih praktis dan sesuai dengan aktivitas modern. Ketegangan ini tidak menghapus kebaya, tetapi mengubah fungsinya dari busana sehari-hari menjadi busana representasional,” papar Lenny.
Meski demikian, menurut Lenny, kebaya pada masa Soekarno belum dilembagakan sebagai bagian dari kebijakan negara.
“Pada masa Presiden Soekarno, kebaya memperoleh legitimasi simbolik sebagai representasi perempuan Indonesia. Namun, kebaya pada masa Soekarno belum dilembagakan secara birokratis,” tulisnya.
Orde Baru Menjadikan Kebaya sebagai Busana Nasional
Lenny menjelaskan perubahan terbesar justru terjadi pada masa Orde Baru. Pemerintahan di bawah Soeharto saat itu menjadikan kebudayaan sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas politik, pembangunan, dan persatuan nasional.
Dalam konteks tersebut, kebaya dipilih karena dianggap mampu merepresentasikan perempuan Indonesia yang sopan, tradisional, tetapi tetap modern.
“Strategi kebudayaan Orde Baru dibangun di atas kepentingan stabilitas, pembangunan, persatuan, dan pengendalian perbedaan. Kebudayaan diperlakukan sebagai instrumen untuk membentuk warga negara yang tertib dan mendukung agenda negara,” tulis Lenny.
Ia menjelaskan, kebaya kemudian dilembagakan melalui berbagai organisasi perempuan seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK. Busana tersebut dikenakan dalam acara kenegaraan, organisasi perempuan, peringatan nasional, hingga diplomasi sehingga semakin melekat sebagai identitas perempuan Indonesia.
Menurut Lenny, negara tidak hanya mengatur kebaya melalui kebijakan, tetapi juga melalui pembiasaan sosial yang terus diulang dalam berbagai ruang publik.
“Kebaya tampil sebagai pilihan yang wajar, pantas, dan nasional. Di sinilah hegemoni bekerja: negara menciptakan kondisi sosial yang membuat kebaya diterima sebagai representasi ideal perempuan Indonesia,” tulisnya.
Ia menambahkan, keberhasilan Orde Baru menjadikan kebaya sebagai busana nasional tidak terjadi secara instan. Proses tersebut bertumpu pada sejarah panjang kebaya yang telah berkembang selama berabad-abad sebagai busana yang lentur, adaptif, dan kaya makna sosial.(jpc)
