PROKALTENG.CO-Upaya PT LIB untuk mendapatkan lampu hijau dari kepolisian agar
bisa memutar kompetisi Liga 1 dan Liga 2 belum membuahkan hasil.
Sampai deadline akhir
Desember 2020 hingga awal pekan pertama Januari 2021, kepolisian belum juga
mengisyaratkan bakal menerbitkan surat izin keramaian. LIB pun pasrah dan
kemudian menyerahkan kepada PSSI.
Direktur Utama LIB Akhmad Hadian Lukita menyatakan,
pihaknya memang masih menunggu dan terus berkomunikasi mengenai surat izin
keramaian tersebut dengan Polri.
Namun, jika sampai Jumat (8/1) belum juga terbit surat
yang diinginkan, LIB menyerahkannya kepada PSSI untuk diputuskan di rapat exco.
’’Kami menyerahkan kepada PSSI apakah kompetisi dilanjutkan atau memang
dihentikan. Semua tergantung di rapat exco,’’ jelasnya.
Hal itu dibenarkan Plt Sekjen PSSI Yunus Nusi. Dia
menuturkan, federasi akan mengadakan rapat exco pertengahan bulan ini. Rapat
tersebut hanya akan membahas terkait lanjut atau tidaknya kompetisi. ’’Ya kami
menjadwalkan rapat exco untuk memutuskan lanjut atau tidaknya kompetisi,’’
katanya.
Yunus menambahkan, banyak faktor yang kemudian membuat
PSSI luluh untuk membahas masalah kelanjutan kompetisi dalam rapat exco. Antara
lain tentu karena belum turunnya surat izin keramaian dari kepolisian.
’’Situasi terkini dari Covid-19 jadi penentu apakah liga
bisa dilanjutkan atau tidak. Cabang olahraga lain juga demikian. Untuk
menyelenggarakan kejurnas pun sulit,’’ paparnya.
Keputusan di rapat exco tersebut bakal sangat dinantikan
seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Khususnya klub, pemain, pelatih, dan
suporter. Keputusan tersebut jadi acuan rencana ke depan yang akan dilakukan di
kompetisi.
Salah seorang anggota Exco PSSI Hasani Abdulghani
mengatakan, kompetisi musim 2020 seharusnya tidak lagi dilanjutkan.’’Ini sudah
awal tahun. Saya lebih mikir kompetisi yang baru,’’ ucapnya.
Hasani mengaku tidak mau mendahului hasil rapat exco.
Pendapat yang diungkapkannya murni hasil pemikiran sendiri. Bukan mufakat semua
anggota Exco PSSI.
Nah, mengenai adanya kerugian dari pihak sponsor, Hasani
yakin sponsor juga akan mengerti dengan situasi yang ada. Jadi, jika kompetisi
dihentikan, sponsor seharusnya tidak meminta ganti rugi atas keputusan
tersebut.
’’Karena ini kan force majeure. Pemerintah
yang memutuskan kondisi korona seperti ini. Tidak dapat izin keramaian juga
bukan keinginan PSSI ataupun LIB. Jadi, seharusnya tidak ada masalah,’’
jelasnya.
Jika sudah berpikir musim baru, klub pun nantinya bisa
mulai bersiap. ’’Jadi, semua berpikir musim baru, berpikir langkah ke depan,’’
ucapnya.
Soal kemungkinan diizinkannya kompetisi di cabor lain
seperti IBL (Indonesian Basketball League) dan Pro Liga, tidak bisa disamakan
dengan sepak bola.
Kepolisian tentu punya maksud khusus mengenai
diterbitkannya izin kepada kompetisi dua cabor tersebut. ’’Tidak bisa apple-to-apple ya. Basket itu bisa sistem bubble. Sehari bisa memainkan banyak pertandingan dalam
satu tempat. Sepak bola kan tidak mungkin,’’ ungkapnya.
Mengenai waktu rapat exco, Hasani mengaku belum mendapat
kabar. Tapi, jika memang akan diadakan pertengahan bulan ini, sangat mungkin
pekan ini PSSI mengirimkan surat undangan kepada anggota Exco PSSI. ’’Biasanya
seminggu sebelumnya sudah ada pemberitahuan,’’ lanjutnya.
Sementara itu, Menpora Zainudin Amali juga angkat bicara
terkait perizinan tersebut. Menurut dia, pemerintah tidak bisa mengintervensi
kepolisian mengenai surat izin keramaian.
’’Kami sifatnya mendukung keputusan PSSI. Terkait izin
keramaian itu ranahnya kepolisian. Pasti ada banyak pertimbangan. Kalau
dilanjutkan kami mendukung, kalau tidak kami serahkan ke kepolisian
keputusannya,’’ ujarnya.