25.6 C
Jakarta
Thursday, November 28, 2024

Jangan Khawatir ! DPR RI dan Pemerintah Komitmen Menangani Kasus Jiwa

PALANGKA RAYA- Anggota Panitia Kerja (Panja)
Jiwasraya komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin mengatakan,
pemerintah sangat serius dalam upayanya menyelesaikan persoalan yang terjadi di
Jiwasraya.

“Sejauh ini kita (panja) melihat
pemerintah punya komitmen dan keseriusan yang kuat untuk menyelesaikan
persoalan Jiwasraya. Kehadiran pemerintah melalui Meneg BUMN nya ke rapat panja
Jiwasraya itu juga sebagai wujud atau bukti bahwa negara hadir disaat kondisi
Jiwasraya seperti itu,” kata Politisi Golkar itu dalam press realesenya,
Jum’at (31/1/2020).

Mukhtarudin mengungkapkan, jika dilihat dari
berbagai opsi yang dibuat pemerintah dalam menangani kasus Jiwasraya yang
dipaparkan pada raker Panja Jiwasraya Komisi VI dengan Meneg BUMN dan direksi
Jowasraya cukup logis.

Baca Juga :  Rektor UPR: Perbedaan karena Pemilu Sudah Selesai, Saatnya Kembali Ber

“Dalam rapat panja (tertutup) kemarin
pak Menteri Erick memaparkan sejumlah opsi strategis untuk menangani kasus
Jiwasraya ini. Dari opsi yang dibuat pemerintah, kami panja mengapresiasi dan
optimis bahwa opsi itu bisa jadi solusi terbaik untuk Jiwasraya,”

Mengenai opsinya seperti apa, belum bisa
disampaikan (dipublish). “Sudah menjadi kesepakatan rapat panja (tertutup)
kemarin itu bahwa opsi itu untuk sementara tidak bisa di publish dulu. Panja
dan pemerintah sepakati soal itu. Jadi tunggu sajalah opsi itu pada saatnya
nanti akan di publish juga jika sudah final koordinasinya dengan stakeholder
terkait dan direalisasikan.

Pemerintah dan DPR memiliki concern yang sama
dimana upaya penyelesaian untuk nasabah akan menjadi fokus bersama.

Baca Juga :  Dua Anak Jokowi Masuk Bursa Pilwalkot, PDIP Buka Peluang Beri Dukungan

“Prioritas kami (DPR dan pemerintah)
tentu saja bagaimana menyelesaikan kerugian yang dialami nasabah yang terdampak
skema bisnis JS Saving Plan itu dan Pemegang polis yang lain, Ini akan jadi
concern dan prioritas kami. Sekali lagi intinya negara (pemerintah dan DPR)
hadir dan bertanggung jawab penuh, tidak perlu khawatir, dan bersabar,”
ucapnya.(dar)

PALANGKA RAYA- Anggota Panitia Kerja (Panja)
Jiwasraya komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin mengatakan,
pemerintah sangat serius dalam upayanya menyelesaikan persoalan yang terjadi di
Jiwasraya.

“Sejauh ini kita (panja) melihat
pemerintah punya komitmen dan keseriusan yang kuat untuk menyelesaikan
persoalan Jiwasraya. Kehadiran pemerintah melalui Meneg BUMN nya ke rapat panja
Jiwasraya itu juga sebagai wujud atau bukti bahwa negara hadir disaat kondisi
Jiwasraya seperti itu,” kata Politisi Golkar itu dalam press realesenya,
Jum’at (31/1/2020).

Mukhtarudin mengungkapkan, jika dilihat dari
berbagai opsi yang dibuat pemerintah dalam menangani kasus Jiwasraya yang
dipaparkan pada raker Panja Jiwasraya Komisi VI dengan Meneg BUMN dan direksi
Jowasraya cukup logis.

Baca Juga :  Rektor UPR: Perbedaan karena Pemilu Sudah Selesai, Saatnya Kembali Ber

“Dalam rapat panja (tertutup) kemarin
pak Menteri Erick memaparkan sejumlah opsi strategis untuk menangani kasus
Jiwasraya ini. Dari opsi yang dibuat pemerintah, kami panja mengapresiasi dan
optimis bahwa opsi itu bisa jadi solusi terbaik untuk Jiwasraya,”

Mengenai opsinya seperti apa, belum bisa
disampaikan (dipublish). “Sudah menjadi kesepakatan rapat panja (tertutup)
kemarin itu bahwa opsi itu untuk sementara tidak bisa di publish dulu. Panja
dan pemerintah sepakati soal itu. Jadi tunggu sajalah opsi itu pada saatnya
nanti akan di publish juga jika sudah final koordinasinya dengan stakeholder
terkait dan direalisasikan.

Pemerintah dan DPR memiliki concern yang sama
dimana upaya penyelesaian untuk nasabah akan menjadi fokus bersama.

Baca Juga :  Dua Anak Jokowi Masuk Bursa Pilwalkot, PDIP Buka Peluang Beri Dukungan

“Prioritas kami (DPR dan pemerintah)
tentu saja bagaimana menyelesaikan kerugian yang dialami nasabah yang terdampak
skema bisnis JS Saving Plan itu dan Pemegang polis yang lain, Ini akan jadi
concern dan prioritas kami. Sekali lagi intinya negara (pemerintah dan DPR)
hadir dan bertanggung jawab penuh, tidak perlu khawatir, dan bersabar,”
ucapnya.(dar)

Terpopuler

Artikel Terbaru